Pringsewu | zonaperistiwa.com |
Dua tahun terakhir pengawasan media terhadap dana desa melemah. Jangan sampai wartawan hanya jadi pelengkap penderita di tengah bancakan anggaran”.
Begitu kalimat keras yang dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, saat dimintai tanggapan soal maraknya pekon yang enggan membuka laporan penggunaan dana desa.
Menurut Bambang, ketika wartawan mulai kehilangan nyali, kepala pekon justru semakin leluasa memainkan anggaran. Dana desa yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan, berubah fungsi menjadi ‘ATM pribadi’ oknum tak bertanggung jawab.
“Kalau media bungkam, LSM diam, lalu siapa yang mengawasi? Jangan-jangan ada yang sengaja dibungkam atau sudah nyaman dalam zona abu-abu,” sindirnya pedas, Minggu (18/5).
Bambang menyebut, transparansi di beberapa pekon di Pringsewu justru seperti barang haram. Laporan penggunaan dana desa tak dipublikasikan, papan informasi proyek menghilang, dan warga dibiarkan bertanya-tanya.
“Pekon yang tidak menampilkan penggunaan dana desa secara terbuka itu layak dicurigai. Jangan-jangan memang ada yang ditutup-tutupi. Jangan-jangan kepala pekon takut kebusukannya tercium,” tegasnya.
Padahal, kata Bambang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah jelas mewajibkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa. Jika ada kepala pekon yang alergi terhadap transparansi, patut dipertanyakan integritasnya.
Sebagai Ketua FKWKP, Bambang menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan siap membawa kasus penyimpangan ke ranah hukum jika ditemukan bukti kuat. Tak peduli siapa pelakunya.
“Kami bukan hanya organisasi wartawan, kami bagian dari kontrol sosial. Kalau ada kepala pekon yang korupsi dana desa, kami laporkan ke aparat. Biar tahu rasa!” ujarnya penuh semangat.
Ia juga menyerukan agar wartawan kembali ke marwahnya sebagai pilar demokrasi dan bukan jadi penggembira. “Kalau wartawan cuma sibuk liputan seremonial, lalu siapa yang menjaga uang negara tetap aman?” cetusnya.
Bambang juga menyinggung pentingnya sinergi antara media, LSM, dan penegak hukum. Tapi sinergi yang benar, bukan sandiwara yang penuh kepentingan.
“Kalau aparat penegak hukum juga diam, kita patut curiga: sedang tidur, atau pura-pura tidur?” ujarnya menyindir.
Terakhir, Bambang berharap agar kepala pekon di seluruh Pringsewu kembali ke jalur amanah, menggunakan dana desa sesuai aturan demi kemajuan desa, bukan kemewahan pribadi.
(irfan)
Editor : Kaperwil Lampung
