Zonaperistiwa SURABAYA – Kenaikan harga pangan yang kerap terjadi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri kembali menjadi perhatian serius.
Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi petani dan peternak, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah se-Jawa Timur.
Komitmen itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar pada 26 Februari 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
HLM tersebut dihadiri Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 38 kabupaten/kota, Satgas Pangan, serta pelaku usaha. Fokusnya jelas: memastikan harga tetap stabil dan ekosistem digital daerah makin kuat menjelang Ramadan–Idulfitri 1447 Hijriah.
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan konsolidasi pimpinan lintas daerah ini menjadi langkah konkret menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan.
“Sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah serta seluruh anggota TPID dan TP2DD menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengakui masih terdapat disparitas harga dan pasokan antarwilayah di Jawa Timur. Karena itu, kerja sama intradaerah dinilai krusial agar kebutuhan pangan tercukupi dan gejolak harga dapat ditekan.
Strategi 4K Jadi Andalan
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional harus memperkuat kolaborasi distribusi, baik di dalam provinsi maupun antarprovinsi.
Pemprov Jatim, lanjutnya, juga mengantisipasi potensi cuaca ekstrem melalui operasi modifikasi cuaca guna meminimalisir dampak hidrometeorologi terhadap sektor pertanian dan perekonomian.
Forum ini turut menguatkan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Pembahasan mencakup ketersediaan hortikultura, daging ayam dan sapi, BBM/LPG, hingga kebijakan diskon tarif angkutan udara dan program mudik gratis.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, juga melaporkan inflasi Jawa Timur tahun 2025 tetap berada dalam rentang sasaran nasional.
Ia memastikan langkah antisipatif terus disiapkan menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026.
Digitalisasi Dipercepat
Tak hanya fokus pada inflasi, HLM juga menyoroti percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah guna memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan layanan publik.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya percepatan ekosistem digital dan penguatan roadmap TP2DD di seluruh kabupaten/kota.
BI Jatim pun menyatakan siap mendukung inovasi daerah sekaligus mengawal Jawa Timur menuju digital championship TP2DD.
EPIK Mobile Resmi Diluncurkan
Sebagai langkah konkret jelang Idulfitri, diluncurkan program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jawa Timur 2026.
Program ini menjadi solusi distribusi pangan murah dengan memangkas rantai pasok dan mempertemukan produsen langsung dengan masyarakat.
Pada tahap awal, EPIK Mobile bersinergi dengan 15 kabupaten/kota dan Bulog.
Komoditas yang dipasarkan meliputi beras SPHP, beras Jatim Cettar, minyak goreng, serta gula pasir dengan harga terjangkau.
Ke depan, BI Jatim bersama Pemprov, TPID, TP2DD, dan pelaku usaha akan terus memperkuat kolaborasi demi menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap solid serta berkelanjutan.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
