Zonaperistiwa Jakarta - Mencermati perkembangan situasi sosial-politik nasional akhir-akhir ini, Forum Doktor Komunikasi Indonesia (FDKI) menilai bahwa telah terjadi peningkatan ketegangan publik yang dipicu oleh buruknya tata kelola komunikasi di lingkungan parlemen. Hal ini ditandai dengan munculnya pernyataan-pernyataan kontroversial dari sejumlah anggota parlemen yang bersifat personal, dan justru memperkeruh suasana serta memicu gerakan sosial yang semakin meluas dan berdampak.
Sehubungan dengan hal tersebut, FDKI menyampaikan sikap dan imbauan
Kepada Pemerintah, dengan dukungan aparat kepolisian dan militer, diimbau untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi gerakan massa.Alaksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin, bukan dibungkam atau direspons secara represif.
Saat ini,evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah diminta untuk menanggapi aspirasi publik secara serius dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasa menyinggung atau membebani rakyat. Pemerintah harus memperlihatkan itikad baik dan terbuka terhadap kritik masyarakat.
Ketua Umum FDKI, Dr. Andi Budi Sulistijanto atau yang akrab disapa Gus Andi, dalam keterangannya melalui sambungan seluler pada Rabu, 3 September 2025, menyampaikan Partai politik diharapkan segera mengevaluasi anggotanya di parlemen yang telah membuat pernyataan-pernyataan kontroversial dan memicu kegaduhan publik.
Langkah pergantian antar waktu (PAW) perlu segera dilakukan guna menjaga kredibilitas lembaga legislatif dan menenangkan suasana publik.
“Aksi demonstrasi adalah hak konstitusional yang perlu dijaga dan dijamin untuk seluruh warga negara. Tidak ada alasan untuk melarang atau menghentikannya secara represif. Pemerintah harus bijak dan persuasif dalam menyikapi gerakan massa yang lahir dari keresahan rakyat.”
FDKI mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, parlemen, maupun masyarakat sipil, untuk saling memahami dan menahan diri, serta mengedepankan komunikasi yang sehat dan konstruktif demi menjaga stabilitas nasional dan memperkuat demokrasi.(Red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
