Pringsewu | zonaperistiwa.com |
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Siliwangi kembali menjadi sorotan menyusul dugaan tidak transparannya laporan keuangan selama tujuh tahun masa kepemimpinan Sulastri sebagai Ketua BUMDes. Sejumlah perangkat pekon menyampaikan bantahan terhadap klaim Sulastri yang mengaku telah melaporkan kegiatan BUMDes setiap tahun.
Mantan Penjabat Kepala Pekon dan juga Sekretaris Desa, Surip, menyatakan bahwa selama Sulastri menjabat, tidak ada laporan pendapatan BUMDes yang disampaikan kepada pemerintah pekon.
“Ibu Sulastri sebagai ketua BUMDes tidak pernah melaporkan pendapatan BUMDes, apalagi memberikan PAD ke pekon. Ruko selalu terisi sejak dia menjabat, kalaupun kosong, tidak lama langsung terisi,” kata Surip.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Sekdes aktif Alpian. Ia mengaku hanya pernah menerima satu laporan, itupun atas permintaan langsung dari dirinya menjelang pergantian ketua.
“Setahu saya, dulu memang tidak pernah dilaporkan ke pekon. Pernah sekali, itu pun karena saya minta saat akan pergantian ketua BUMDes,” ujar Alpian.
Menanggapi tudingan tersebut, Sulastri selaku mantan Ketua BUMDes membantah tidak adanya laporan. Ia mengaku telah menyampaikan laporan setiap tahun dan memiliki dokumentasi sebagai bukti.
“Setiap tahun pasti saya laporkan ke kepala pekon. Saya juga punya dokumentasi pelaporannya. Tapi memang untuk PAD belum ada, karena waktu itu masih merintis dan ruko baru terisi dua unit. Ruko baru mulai terisi penuh tahun 2024, setelah saya tidak lagi menjabat,” ungkap Sulastri.
Ia juga menjelaskan bahwa minimnya pendapatan saat itu disebabkan ruko-ruko yang masih banyak kosong. Pendapatan yang ada digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional.
“Waktu saya jadi Ketua BUMDes, pendapatan dari ruko itu masih sepi karena memang masih banyak yang kosong. Uang sewa yang ada dipakai untuk perbaikan seperti pemasangan listrik dan perawatan gedung,” jelasnya.
Soal gaji anggota, Sulastri menegaskan belum diberikan karena belum ada keuntungan yang bisa dibagikan.
“Masalah gaji anggota memang belum ada karena itu dari hasil bagi untung. Anggota juga tahu kondisi BUMDes waktu itu,” tambahnya.
Sementara itu, polemik juga mengemuka soal pembangunan kolam budidaya yang sebelumnya disebut menggunakan terpal, namun ternyata dibangun dengan bata permanen. Ironisnya, pekerja yang menggarap proyek tersebut dilaporkan tidak menerima bayaran.
Kasus ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Warga mendesak dilakukan audit dan investigasi menyeluruh untuk memastikan kejelasan pengelolaan dana desa dan menegakkan akuntabilitas.
(Tea
Editor : Kaperwil Lampung
