PRINGSEWU, zonaperistiwa.com
19 November 2026 — Masyarakat di Pekon Walyo Jati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kini mulai mempertanyakan kesesuaian antara rincian anggaran desa yang tercatat dalam dokumen keuangan dengan realisasi yang terjadi di lapangan selama kurun waktu 2022 hingga 2026. Awak media telah merangkum data tersebut sekaligus mencocokkannya dengan penjelasan yang disampaikan langsung oleh Bayan Iwan dari Dusun 2 terkait realisasi kegiatan di lapangan.
Berdasarkan data yang diterima, rincian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Tahun 2022, anggaran untuk pembuatan poster dan baliho informasi penetapan LPJ APBDes tercatat sebesar Rp 27.775.000. Sementara untuk pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa tercatat dalam lima pos dengan rincian masing-masing Rp 35.500.000, Rp 25.000.000, Rp 6.542.000, Rp 23.219.369, dan Rp 10.821.313.
Tahun 2023, anggaran jaringan komunikasi tercatat sebesar Rp 30.411.900 dan Rp 7.100.000. Informasi publik desa tercatat sebesar Rp 3.000.000, Rp 1.750.000, dan Rp 46.000.000. Pembuatan rambu-rambu di jalan desa tercatat sebesar Rp 29.000.000.
Tahun 2024, anggaran jaringan komunikasi tercatat sebesar Rp 39.249.000, Rp 25.950.000, dan Rp 21.342.150. Informasi publik desa tercatat sebesar Rp 75.500.000 dan Rp 14.500.000. Pembuatan rambu-rambu di jalan desa kembali tercatat sebesar Rp 29.000.000.
Tahun 2025, anggaran jaringan komunikasi tercatat sebesar Rp 42.220.000, Rp 32.493.960, dan Rp 9.500.000. Informasi publik desa tercatat sebesar Rp 15.000.000 dan Rp 12.320.000. Pembuatan rambu-rambu di jalan desa tercatat sebesar Rp 11.000.000. Selain itu, terdapat pos penyertaan modal BUMDes yang tercatat sebesar Rp 208.642.000.
Tahun 2026, anggaran jaringan komunikasi tercatat sebesar Rp 20.425.150, informasi publik desa sebesar Rp 850.000, dan pembuatan rambu-rambu di jalan desa sebesar Rp 5.800.000.
Saat dimintai keterangan, Bayan Iwan menjelaskan bahwa pembuatan poster dan baliho informasi penetapan APBDes untuk warga setiap tahunnya hanya berjumlah 1 sampai dengan 2 buah. Untuk jaringan instalasi komunikasi dan informasi desa, tiang-tiang jaringan tersebut dibangun sejak dulu oleh Dinas Kominfo, dan yang dibayarkan saat ini hanyalah biaya langganan WiFi bulanan dengan perkiraan sekitar Rp 500.000. Sementara untuk pembuatan rambu-rambu jalan desa, sampai saat ini tidak ada yang dibuat. Dua hingga tiga tahun lalu memang pernah ada pemasangan lampu penerangan untuk warga sebanyak 200 buah yang dibagikan ke 5 dusun, serta 2 buah lampu tenaga surya, namun bantuan tersebut berasal dari Dinas Perhubungan, bukan dari anggaran pekon.
Penjelasan tersebut justru memunculkan sejumlah dugaan kuat di kalangan masyarakat. Jika setiap tahun hanya dibuat 1 hingga 2 buah baliho, namun anggarannya mencapai puluhan juta rupiah, muncul dugaan adanya pembengkakan anggaran yang tidak wajar. Masyarakat menduga dana yang tercatat jauh lebih besar daripada biaya produksi yang sebenarnya dibutuhkan.
Untuk jaringan komunikasi, jika yang dikeluarkan hanya biaya langganan WiFi sekitar Rp 6 juta per tahun, namun anggarannya terus tercatat keluar dengan nilai jauh lebih besar setiap tahunnya, muncul dugaan kuat adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warga mempertanyakan ke mana sisa dana tersebut disalurkan.
Pos pembuatan rambu-rambu di jalan desa yang tercatat puluhan juta rupiah pada tahun 2023 dan 2024, serta tetap tercatat pada tahun-tahun berikutnya, namun diakui tidak ada rambu yang pernah dibuat, memunculkan dugaan pencatatan anggaran untuk kegiatan yang sebenarnya tidak terlaksana. Hal ini dinilai sangat mencurigakan karena pemasangan lampu penerangan justru merupakan bantuan dari pihak lain, bukan dari anggaran pekon.
Selain itu, anggaran penyertaan modal BUMDes tahun 2025 serta dana BUMDes pada tahun 2023 dan 2024 belum pernah dijelaskan maupun dilaporkan perkembangannya kepada masyarakat, sehingga muncul dugaan ketidaktransparanan pengelolaan BUMDes.
Sebelumnya, DPC KWI Pringsewu telah menyampaikan pesan konfirmasi secara tertulis melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Pekon Walyo Jati untuk mempertanyakan keempat poin di atas. Sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada jawaban maupun respon apapun yang disampaikan, padahal nomor WhatsApp yang dituju dalam keadaan aktif. Sikap ini justru semakin memperkuat dugaan-dugaan yang muncul di kalangan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan jelas atas penggunaan dana desa.
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa, khususnya Pasal 129 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa serta pemerintah daerah. Sementara itu, Pasal 148 Ayat (3) mengatur bahwa pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada Pemerintah Desa dan disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat Desa secara terbuka paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran.
Masyarakat berharap pihak Pemerintah Pekon Walyo Jati dapat segera memberikan penjelasan tertulis dan terbuka atas setiap pertanyaan yang muncul. Ratusan juta rupiah adalah uang rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jika tidak ada penjelasan yang memuaskan, masyarakat meminta pihak berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi secara tertulis dari pihak terkait. Kami akan terus memantau perkembangannya.
Editor : Kaperwil Lampung