zonaperistiwa.com skyscraper
zonaperistiwa.com skyscraper

Miris, Mau Peringkat 3, SK Saja Ngawur: Rapat 16 November, Ditetapkan 7 November, Ini KONI Atau Mesin Waktu?

avatar Kaperwil Lampung
  • URL berhasil dicopy

PRINGSEWU ,zonaperistiwa.com

 

Persiapan kontingen Kabupaten Pringsewu dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung Tahun 2026 menjadi sorotan. Sejumlah persoalan mencuat menjelang pelaksanaan pertandingan, mulai dari keterbatasan perlengkapan atlet, proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pembatalan penataan personalia Satuan Tugas (Satgas) Porprov oleh KONI Kabupaten Pringsewu.

Sorotan tersebut muncul setelah awak media melakukan konfirmasi kepada Sekretaris KONI Kabupaten Pringsewu, Rangga, pada Senin (16/11/2026), menyusul adanya pengaduan dari pihak yang mengaku sebagai bagian dari cabang olahraga (cabor).

Dalam keterangannya, Rangga menyampaikan bahwa KONI Kabupaten Pringsewu sejauh ini berperan sebagai fasilitator secara administratif. Berdasarkan data administrasi, jumlah kontingen yang telah dinyatakan sah terdiri dari 444 atlet dan 174 official, atau total 618 orang.

Ia menjelaskan, pengelolaan anggaran Porprov 2026 sepenuhnya berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pringsewu.

Terkait besaran anggaran, Rangga menyebutkan terdapat alokasi sebesar Rp380 juta untuk pelaksanaan serta Rp160 juta untuk akomodasi dan seragam kontingen.

Namun, persoalan muncul pada pemenuhan perlengkapan atlet. Menurut penjelasannya, seragam kontingen yang disiapkan Disporapar hanya mencakup 200 atlet dan 62 official. Jumlah tersebut masih jauh dari total 444 atlet dan 174 official yang tercatat sebagai kontingen Kabupaten Pringsewu.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemerataan fasilitas dan perlengkapan bagi seluruh atlet yang akan mewakili Kabupaten Pringsewu.

 

BPJS Ketenagakerjaan Atlet Belum Tuntas

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah jaminan perlindungan atlet melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Rangga menyampaikan bahwa proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing cabang olahraga.

Ia menjelaskan, banyaknya jumlah atlet serta persyaratan data dari pihak BPJS Ketenagakerjaan membuat proses pendaftaran harus dilakukan dengan memilah data atlet yang sudah memenuhi persyaratan dan data yang masih memerlukan perbaikan.

Namun, keterangan tersebut berbanding dengan pengaduan salah satu pihak dari cabor yang disampaikan kepada awak media.

Dalam pengaduannya, pihak tersebut mengeluhkan bahwa hingga menjelang pertandingan masih terdapat atlet yang belum menerima kaos dan jaket kontingen. Bahkan, ia mengaku terdapat atlet yang terancam tidak dapat mengikuti pertandingan karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum aktif.

"Sampai detik ini saja BPJS Ketenagakerjaan untuk atlet belum ada yang dibayarkan, makanya atlet belum punya BPJS yang aktif. Saya sudah coba hubungi Rangga, katanya belum dibayarkan oleh Ketua KONI BPJS TK-nya. Sampai atlet saya saja terancam tidak tanding karena belum aktif BPJS TK-nya," demikian isi pengaduan yang diterima awak media.

Keluhan tersebut perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak KONI maupun Disporapar, terutama mengenai status pembayaran iuran, jumlah atlet yang telah terdaftar aktif, serta pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan atau cedera terhadap atlet selama mengikuti pertandingan.

KONI Akui Keterbatasan Kewenangan Anggaran

Dalam konfirmasi lanjutan, Rangga juga menjelaskan bahwa koordinasi antara KONI dan Disporapar lebih banyak berkaitan dengan teknis pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, KONI tidak memiliki kewenangan untuk meminta tambahan anggaran karena pengelolaan anggaran Porprov berada di bawah Disporapar. KONI hanya dapat memberikan pandangan dan pertimbangan.

Ia juga menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran hibah KONI tahun 2026 menjadi salah satu kendala dalam menunjang persiapan Porprov.

Meski demikian, KONI menyatakan tetap mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi kebutuhan atlet, mulai dari tempat bermalam di anjungan hingga informasi dan kelengkapan administrasi masing-masing cabor.

Untuk target prestasi, KONI Kabupaten Pringsewu berharap dapat meningkatkan peringkat dari posisi kelima pada Porprov 2022 menjadi peringkat keempat atau ketiga pada Porprov 2026.

Upaya yang disebutkan antara lain melalui persiapan atlet oleh masing-masing cabor, peremajaan sarana dan prasarana cabor pada tahun anggaran 2025, serta monitoring bidang pembinaan dan prestasi (Binpres) secara berkelanjutan.

 

Dokumen Keputusan Ketua Umum KONI Batalkan Penataan Personalia Satgas

Di tengah berbagai persoalan persiapan tersebut, awak media juga memperoleh dokumen Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pembatalan Penataan Personalia Satuan Tugas (Satgas) Pekan Olahraga Provinsi X Lampung Tahun 2026 Kontingen Kabupaten Pringsewu.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa keputusan pembatalan didasarkan pada hasil rapat pimpinan pengurus KONI Kabupaten Pringsewu tanggal 16 November 2026.

Namun, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian. Pada bagian akhir dokumen, keputusan tersebut tercantum ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 7 November 2026, sementara dasar pertimbangannya menyebutkan hasil rapat tanggal 16 November 2026.

Perbedaan tanggal tersebut perlu diklarifikasi oleh pihak KONI agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai proses dan waktu penetapan keputusan.

Dalam diktum KESATU, pembatalan pelaksanaan Satgas Porprov disebutkan dengan dua pertimbangan utama, yakni keterbatasan anggaran KONI Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2026 dan anggaran KONI 2026 yang difokuskan untuk program kerja organisasi.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum KONI Kabupaten Pringsewu, dr. Ferdy Djaya Saputra, dan ditembuskan kepada Bupati Pringsewu, Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, Kepala Disporapar, serta ketua umum cabang olahraga se-Kabupaten Pringsewu.

Pembatalan penataan personalia Satgas tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan kepada publik, khususnya mengenai bagaimana mekanisme koordinasi, pengawasan, dan penanggung jawab teknis kontingen selama pelaksanaan Porprov berlangsung.

Atlet Jangan Sampai Menjadi Korban Persoalan Administrasi dan Anggaran ! 

Berbagai persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan koordinasi antar lembaga dalam memastikan seluruh kebutuhan atlet terpenuhi menjelang pertandingan.

Di satu sisi, KONI menyampaikan bahwa kesiapan atlet secara umum sudah cukup baik dan target peningkatan peringkat telah ditetapkan. Namun, di sisi lain, masih terdapat persoalan mengenai cakupan seragam kontingen, proses aktivasi BPJS Ketenagakerjaan, serta keterbatasan kewenangan pengelolaan anggaran.

Atlet merupakan pihak yang akan berjuang membawa nama Kabupaten Pringsewu. Karena itu, pemenuhan hak, perlengkapan, akomodasi, dan jaminan keselamatan seharusnya menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait.

Awak media memandang perlu adanya keterbukaan dari KONI Kabupaten Pringsewu maupun Disporapar mengenai realisasi anggaran, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta langkah konkret untuk memastikan seluruh atlet memperoleh perlindungan sebelum bertanding.

Publik juga menantikan penjelasan dari Ketua Umum KONI Kabupaten Pringsewu, dr. Ferdy Djaya Saputra, terkait keluhan atlet dan pembatalan penataan personalia Satgas Porprov tersebut.

Hingga berita ini disusun, keterangan yang diperoleh dari KONI Kabupaten Pringsewu melalui Sekretaris Rangga menjadi dasar pemberitaan, sementara klarifikasi lebih lanjut dari Ketua Umum KONI dan Disporapar masih diperlukan.

Jangan sampai ambisi mengejar peringkat tiga atau empat justru tidak diimbangi dengan pemenuhan hak dan jaminan keselamatan para atlet yang berjuang membawa nama Kabupaten Pringsewu.

 

(Irfan/team red) 

 

 

Editor :