zonaperistiwa.com skyscraper
zonaperistiwa.com skyscraper

Persiapan Porprov Pringsewu Disorot: KONI Sebut Hanya Fasilitator, Anggaran Dikelola Disporapar, Atlet Keluhkan Seragam

avatar Kaperwil Lampung
  • URL berhasil dicopy

PRINGSEWU ,zonaperistiwa.com

Persiapan kontingen Kabupaten Pringsewu dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 menjadi sorotan. Di tengah hitungan hari menjelang pertandingan, muncul perbedaan keterangan antara pihak KONI Kabupaten Pringsewu dengan temuan dari lapangan terkait perlengkapan atlet dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

 

Tim media melakukan konfirmasi kepada Sekretaris KONI Kabupaten Pringsewu, Rangga, pada Senin, 16 November 2026, terkait kesiapan kontingen, pendanaan, perlengkapan, hingga perlindungan atlet.

 

Keterangan KONI: 444 Atlet dan 174 Official

Dalam konfirmasi pertama, Rangga menyampaikan bahwa KONI hanya berperan sebagai fasilitator secara administratif. Jumlah atlet yang sah tercatat sebanyak 444 atlet dan 174 official, total 618 orang.

 

"Secara administrasi jumlah atlet sah sebanyak 444 dan official 174. Perihal persiapan anggaran pada Porprov tahun 2026 Pringsewu dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Secara kesiapan atlet Pringsewu sudah cukup siap," ujar Rangga.

 

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh anggaran Porprov dikelola oleh Disporapar Kabupaten Pringsewu, bukan dihibahkan ke KONI. Hal itu disebut menjadi kendala karena anggaran hibah KONI 2026 yang sangat kecil untuk menunjang persiapan Porprov.

 

Terkait perlengkapan, Rangga menyebut realisasi pembagian seragam kontingen baru akan diserahkan ke masing-masing cabor pada hari konfirmasi dilakukan.

 

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, ia menyebut proses dilakukan secara bertahap per cabor.

 

"Kendala pasti ada mengingat pengelolaan anggaran Porprov tidak dihibahkan ke KONI, sehingga anggaran hibah KONI 2026 yang sangat kecil," katanya.

 

Adapun target KONI, kata Rangga, adalah naik peringkat dari peringkat 5 pada Porprov 2022 menjadi peringkat 4 atau 3 pada Porprov 2026.

 

Konfirmasi Lanjutan: Anggaran dan Cakupan Seragam

Pada konfirmasi lanjutan, Rangga merinci anggaran yang dikelola Disporapar, yakni Rp 380 juta untuk pelaksanaan, Rp 160 juta untuk akomodasi, dan seragam kontingen.

 

Namun, ia mengakui seragam kontingen yang disiapkan Disporapar hanya meng-cover 200 atlet dan 62 official, dari total 618 orang kontingen.

 

"Seragam kontingen yang disiapkan oleh Dispora hanya mengcover 200 atlet dan 62 official," ujar Rangga.

 

Terkait BPJS, Rangga menyebut keterlambatan disebabkan banyaknya jumlah atlet dan data yang diminta pihak BPJS TK, sehingga pihaknya harus memilah atlet yang datanya bisa langsung diproses dan yang harus dilakukan perbaikan data.

 

Soal koordinasi, Rangga menegaskan garis koordinasi antara Disporapar dan KONI hanya seputar teknis pelaksanaan di lapangan. KONI disebut tidak memiliki kewenangan untuk meminta tambahan anggaran, hanya sebatas memberikan pandangan dan pertimbangan.

Untuk strategi prestasi, Rangga menyebut persiapan atlet dari cabor sudah matang karena Porprov adalah agenda 4 tahunan yang bergengsi, ditambah peremajaan sarpras cabor tahun anggaran 2025 dan monitoring binpres yang continue.

Terkait pemenuhan hak atlet, Rangga menyebut KONI mengoptimalkan dengan sumber anggaran seadanya, mulai dari tempat bermalam di anjungan sampai informasi dan kelengkapan administrasi cabor.

Temuan di Lapangan: Seragam Belum Dibagi, BPJS Diduga Belum Dibayar

Berbeda dengan keterangan tersebut, tim media menerima pengaduan dari salah satu pihak narasumber terkait cabor yang menyampaikan kondisi berbeda di lapangan.

"Gak tau siapa yang gak jelas ini pak, kaos jaket aja sampai sekarang belum dibagi padahal cabor udah ada yang tanding, acara pelepasan baru besok rabu, lalu BPJS Ketenagakerjaan untuk atlet sampai detik ini aja belum ada yang dibayarkan makanya atlet belum punya BPJS yang aktif," ujar narasumber.

 

Narasumber tersebut juga menyebut telah menghubungi Rangga, dan disebut BPJS TK belum dibayarkan oleh Ketua KONI. Bahkan, ia menyebut atletnya terancam tidak bisa bertanding karena BPJS TK belum aktif.

 

"Sampai atlet ku aja terancam gak tanding karena belum aktif BPJS TK nya pak," tambahnya.

 

Ruang Hak Jawab

Hingga rilisan ini dibuat, keterangan tersebut merupakan versi dari Sekretaris KONI Kabupaten Pringsewu dan versi narasumber dari salah satu cabor yang diterima tim media.

 

Pihak KONI, Disporapar Kabupaten Pringsewu, maupun Ketua KONI Kabupaten Pringsewu tetap diberi ruang hak jawab dan klarifikasi secara terbuka, agar informasi mengenai kesiapan kontingen, realisasi anggaran, pembagian seragam, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atlet dapat dijelaskan secara berimbang dan sesuai fakta.

 

Media berharap seluruh atlet Kabupaten Pringsewu dapat bertanding dengan aman, terlindungi, dan mendapatkan hak serta fasilitas yang layak dalam ajang Porprov 2026.

(*)

Editor :