Zonaperistiwa (Surabaya) – Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satrio, mengungkapkan kekecewaannya terkait ketidakadilan yang terjadi dalam penyelenggaraan debat publik Pilkada Surabaya. Heru menyebut langkah yang diambil oleh KPU Surabaya sebagai sebuah "parodi demokrasi," lantaran tidak memberikan perlakuan yang seimbang antara pasangan calon (paslon) bergambar dan paslon yang tidak bergambar.
Dalam keterangannya, Heru Satrio mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyepakati dengan KPU Surabaya agar MC debat publik nanti menyampaikan keberadaan paslon yang tidak bergambar atau yang dikenal dengan "kota kosong." Namun, dirinya mempertanyakan mengapa dengan anggaran yang sama, KPU tidak mensosialisasikan kedua jenis paslon ini secara linier, baik dalam kampanye maupun dalam debat publik.
"Ini lucu, apa yang dilakukan oleh KPU Surabaya ini tidak benar. APK (alat peraga kampanye) disosialisasikan secara besar-besaran, tapi kenapa di debat publik tidak ada keseimbangan antara paslon bergambar dan yang tidak bergambar? Ini adalah parodi demokrasi yang disengaja," ujar Heru Satrio tegas.
Menurut Heru, MC dalam debat publik yang disiarkan secara langsung di televisi harus menyampaikan secara jelas kepada masyarakat bahwa ada pilihan lain selain paslon bergambar, yakni paslon yang tidak bergambar, yang sah untuk dipilih oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Ketua MAKI Jatim mengancam akan menegur langsung jika KPU Surabaya tidak melaksanakan kesepakatan ini. Jika ketidakadilan ini terus berlanjut, Heru memastikan bahwa MAKI Jawa Timur siap membawa masalah ini ke ranah hukum.
"Jika tidak diakomodir, kami akan mengambil tindakan hukum. Kami menginginkan demokrasi yang adil, bukan sekadar parodi yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan segelintir pihak. Ini akan menjadi evaluasi besar untuk ke depannya," tegasnya.
Puluhan pendukung Heru juga turut hadir dan siap untuk mengawal debat publik hingga selesai. Mereka menganggap masalah ini sangat penting, demi menjaga keadilan dalam demokrasi.
Debat publik ini sendiri dianggap sebagai momen penting dalam Pilkada Surabaya, di mana masyarakat akan mendapatkan informasi lebih jelas mengenai program-program yang ditawarkan oleh para calon pemimpin kota. Namun, kekecewaan yang dirasakan oleh kelompok tertentu bisa menjadi indikasi adanya masalah mendasar dalam penyelenggaraan demokrasi lokal.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
