Zonaperistiwa Surabaya - Saat ini, jumlah pengacara pajak di Indonesia masih sangat minim. Padahal, profesi pengacara pajak sangat diperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam konteks wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.
Hari ini Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) Menggelar Deklarasi DPW Jawa Timur - Bali di grand Inna tunjungan,Surabaya (17/5).Siang.
Petrus Loyani SH., MH., MBA in Financing & Banking - Ketum DPN PERJAKIN mengatakan profesi pengacara pajak sangat diperlukan di Indonesia untuk memberikan keseimbangan di dalam konteks wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.
Keseimbangan di dalam penegakan hukum dan penunaian kewajiban konstitusional di bidang pajak. Tanpa kehadiran pengacara pajak, persoalan akan menjadi tidak seimbang, tuturnya.
Deklarasi ini menjadi suatu momen atau momentum tentang kehadiran ke perkumpulan pengacara pajak Indonesia di wilayah Jawa timur dan Bali khususnya di dalam rangka melakukan misi edukasi dan akurasi bagi wajib pajak.
Mengapa misi edukasi dan advokasi perlu karena edukasi dan advokasi wajib pajak dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya itu yang yang sangat mendasar hak dan kewajiban perpajakan dari masyarakat wajib pajak.
Di 7 wilayah pengadilan tinggi baru ada 250 pengacara pajak. Tersebar di Jakarta, Surabaya, Palembang, dan kota lain, imbuhnya.
Disisi lain Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng, Sri Adi Setianto menjelaskan saya selaku kepala kantor secara pendapat pribadi saya harapannya ya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama di bidang kewajiban masing-masing individu ataupun justru dari wajib pajak badan seperti perusahaan dan sebagainya.
"Terutama kesadaran kewajiban sebagai warga negara untuk bela negara itu sendiri dan untuk patuh sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya, pada saat bayar pajak, lapor pajaknya juga tepat waktu, sehingga tidak ada yang kurang bayar atau kelebihan," pungkasnya.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa