SURABAYA — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menggelar konferensi pers di Ruang VVIP (Ruang Kaca) Hotel Elmi Surabaya pada Rabu, 3 Juli 2025 pukul 13.00 WIB. Agenda tersebut bertemakan "Menjaga Marwah dan Kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Ibunda Gubernur Jawa Timur." Kegiatan ini digelar sebagai respon atas berkembangnya opini, isu, dan framing negatif yang menyudutkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pribadi Gubernur Khofifah Indar Parawansa, terkait pemeriksaan saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dana hibah DPRD Jatim.
Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa Ibunda Gubernur Khofifah tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan dana hibah, baik dari legislatif DPRD Jatim maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam keterangan resminya, Heru menegaskan bahwa tidak ada istilah “hibah Gubernur”, melainkan yang sah adalah nomenklatur “Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur”.
MAKI Jatim menyampaikan penjelasan lengkap mengenai mekanisme pengusulan dan penganggaran belanja hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2022 yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam alurnya, usulan hibah harus melalui tahap verifikasi dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebelum sampai pada penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Gubernur.
“Gubernur hanya menandatangani dokumen hibah yang sudah diverifikasi dan dilapisi kekuatan hukum berupa tanda tangan Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari penerima hibah. Maka jika ada praktik ijon, itu jelas di luar sepengetahuan Ibu Gubernur,” tegas Heru.
Heru juga menyebut sejumlah nama yang terlibat dalam kasus hibah, seperti Kusnadi, Anwar Sadad, dan Iskandar, bukanlah pihak penerima hibah secara langsung dalam struktur administratif. Oleh karena itu, keterlibatan Gubernur Khofifah dalam dugaan praktik korupsi yang telah menjerat 21 tersangka dalam kasus hibah legislatif tidak berdasar.
Lebih lanjut, Heru meluruskan informasi yang menyebutkan bahwa Gubernur Khofifah mangkir dari panggilan KPK. Menurutnya, penundaan kehadiran tersebut sudah disampaikan secara resmi melalui surat tertanggal 18 Juni 2025 karena beliau harus menghadiri wisuda anak keduanya di Peking University, China. Pada panggilan kedua, ketidakhadiran disebabkan kewajiban mendampingi Wakil Presiden RI dalam kunjungan kerja ke Banyuwangi dan Bondowoso.
“Beliau sudah menyampaikan secara langsung bahwa siap hadir di pemeriksaan lanjutan sebagai saksi. Kami tegaskan, saksi dalam proses hukum adalah pihak yang dimintai keterangan atas suatu kejadian yang diketahui, dilihat, atau dialami, bukan pihak yang terlibat,” tambah Heru.
MAKI Jatim juga mengumumkan telah membentuk Tim Hukum Khusus untuk memproses dugaan pencemaran nama baik dan pelecehan terhadap wibawa Pemprov Jatim serta pribadi Gubernur Khofifah. Mereka menegaskan bahwa opini liar dan framing yang beredar merupakan bentuk character assassination yang tidak bertanggung jawab.
“MAKI Jatim yakin masyarakat Jawa Timur tidak akan terpengaruh oleh framing negatif tersebut. Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak tetap dicintai rakyatnya. Warga Jatim masih memberikan kepercayaan penuh,” ungkap Heru.
Sementara Muhammad Mochtar kader PDI mengatakan Terkait adanya isu dan tuduhan korupsi yang diarahkan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus cermat dan bijak dalam menyikapinya. Jangan sampai kita terjerumus pada asumsi atau ujaran kebencian yang tidak berdasar.
Baca juga: Eksekusi Rumah di Jalan Dr Soetomo Surabaya Ditunda
Setelah era reformasi dan Gus Dur menjadi Presiden, Bu Khofifah merupakan salah satu menteri termuda yang pernah menjabat. Dan hingga kini, beliau tetap mengabdi di pemerintahan dengan penuh dedikasi, bahkan ketika Pak Jokowi menjadi Presiden, beliau kembali dipercaya untuk menduduki posisi penting. Maka sangat disayangkan jika sekarang beliau dituduh melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan integritas, padahal tidak ada bukti kuat yang mengarah ke sana.
Demi Allah, saya pribadi merasa bangga kepada beliau. Bila ada yang ingin mengkritisi, lakukanlah secara profesional, bukan dengan menebar kebencian. Kritik yang membangun adalah bentuk cinta terhadap bangsa dan provinsi ini. Mari kita bangunkan kembali hati nurani masyarakat Jawa Timur untuk berani bersuara, untuk mengawasi dan mengingatkan para pejabat kita agar senantiasa berjalan di atas rel kebenaran dan hukum.
Saya mengajak seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, mari kita terus semangat dan berjuang agar ke depan kita memiliki pemimpin-pemimpin, baik di DPR maupun di tingkat eksekutif, yang bersih dari masalah hukum, dan benar-benar bekerja demi rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jangan pernah mundur dalam perjuangan untuk memperbaiki negeri ini. Kita harus kritis terhadap kebijakan dan tindakan para pejabat publik, tetapi tetap dalam koridor hukum dan etika. Jangan biarkan kepekaan sosial kita mati. Karena jika rakyat bersatu, para pejabat tidak akan berani bertindak semena-mena.
Saya percaya, bila seluruh masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen bangsa ikut bersatu dan peduli, maka segala cita-cita luhur untuk memakmurkan rakyat, khususnya di Jawa Timur dan Indonesia, akan terwujud. Kita butuh pemimpin yang amanah dan masyarakat yang tidak tinggal diam.
Baca juga: Kontroversi Eksekusi Rumah di Jalan dr Soetomo, GRIB Jaya Jatim Angkat Suara
Sekali lagi saya tekankan, perjuangan tidak akan berhasil tanpa peran serta saudara-saudara semua. Saya mohon doa dan dukungan agar beliau—Bu Khofifah—senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah SWT agar terus dapat berbuat yang terbaik untuk kita semua.
Saya, Muhammad Mochtar, sebagai bagian dari masyarakat Surabaya, mengajak seluruh warga untuk tetap teguh di jalan kebenaran. Jangan biarkan kebencian merusak persatuan kita. Jika kita tidak bersatu, maka kita tidak akan mampu menjaga negeri ini. Tapi jika kita bersama, insyaallah kita bisa menjaga, membangun, dan memajukan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai: Indonesia.
Menutup konferensi pers, MAKI Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah dan kehormatan pemerintah, serta tidak terpancing isu liar yang bisa merusak stabilitas pembangunan di Jawa Timur. (Red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa