Zonaperistiwa
SURABAYA – Rencana pengambilalihan pengelolaan anggaran hibah untuk pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur tahun 2027 menuai reaksi keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah (Koorwil) Jawa Timur.
MAKI Jatim menilai rencana pengalihan pengelolaan anggaran yang selama ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, khususnya terhadap keberlangsungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menegaskan bahwa sikap keras yang disampaikan organisasinya bukan semata-mata untuk membela kelembagaan KONI Jatim. Namun, lebih jauh, sebagai bentuk kekhawatiran terhadap masa depan atlet-atlet Jawa Timur yang selama ini telah menjalani proses pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Menurut Heru, KONI Jatim selama ini telah bekerja bersama KONI kabupaten/kota, para pelatih, serta ketua cabang olahraga (cabor) dalam mengawal, mengevaluasi, dan membina atlet untuk menghadapi berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional.
Ia khawatir, apabila pengelolaan anggaran dan mekanisme pembinaan mengalami perubahan tanpa perencanaan matang, hal tersebut justru dapat mengganggu kesinambungan pembinaan atlet.
"Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau dua generasi atlet Jawa Timur. Saya mencoba menggambarkan bagaimana Dispora Jatim nantinya akan masuk ke rimba belantara yang berkaitan dengan kemajuan prestasi atlet. Padahal, selama ini pembinaan yang dilakukan KONI Jatim sudah berjalan maksimal," ujar Heru MAKI.
Heru juga mempertanyakan dasar hukum dan dasar kewenangan yang menjadi landasan rencana peralihan pengelolaan anggaran hibah untuk kegiatan PON, BK PON, dan Porprov Jatim kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia secara khusus meminta Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur memberikan penjelasan resmi mengenai landasan kebijakan tersebut, termasuk mekanisme serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan KONI sebagai induk organisasi olahraga.
MAKI Siapkan Orkestrasi Dugaan Korupsi Dispora Jatim
Tidak hanya mempersoalkan rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah, Heru MAKI juga mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah mengompilasi sejumlah informasi terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pada DIPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2022 hingga 2026.
Menurutnya, hasil kompilasi tersebut akan menjadi materi dalam penyusunan laporan hukum secara kelembagaan.
MAKI Jatim berencana menyusun laporan secara bertahap atau melalui orkestrasi dugaan korupsi episode demi episode. Selanjutnya, berkas hasil kajian dan investigasi tersebut akan diserahkan oleh Bidang Hukum MAKI Jatim kepada aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Heru bahkan melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilai terlalu memaksakan rencana kebijakan pengalihan pengelolaan anggaran tersebut tanpa penjelasan dasar hukum dan kajian yang transparan.
"Izinkan saya sedikit berteriak. Hei, Sekdaprov Jatim, apa Bapak pikir jajaran Dispora Jatim merupakan lembaga yang isinya para dewa, terutama kepala dewanya, dan jauh dari potensi dugaan perilaku koruptif? Saya, Heru MAKI, akan menunjukkan kasus-kasus dugaan perilaku korupsi di lingkungan Dispora Jatim mulai tahun anggaran 2022-2026. Catat itu!" kecamnya.
Ia menambahkan, rencana pengalihan kewenangan tersebut jangan sampai justru membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu dan menjauh dari tujuan utama peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur.
Menurut Heru, perubahan kebijakan harus memiliki landasan hukum yang jelas, kajian komprehensif, serta mempertimbangkan aspek teknis pembinaan olahraga. Sebab, pengelolaan olahraga prestasi tidak sekadar berkaitan dengan administrasi dan penyaluran anggaran, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan atlet, pelatih, cabang olahraga, hingga kesiapan menghadapi kompetisi.
Tegaskan Bukan Membela KONI, tetapi Memperjuangkan Atlet
Heru MAKI kembali menegaskan bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan tidak sedang mengambil posisi sebagai pihak yang membela KONI Jatim dalam polemik rencana pengalihan anggaran tersebut.
Begitu pula rencana aksi demonstrasi akbar ke kantor Dispora Jatim maupun rencana pelaporan dugaan penyimpangan anggaran, menurutnya, bukan didasarkan pada kepentingan membela salah satu institusi.
Ia menegaskan bahwa orientasi utama MAKI Jatim adalah memperjuangkan keberlangsungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur.
"Tolong dicatat, MAKI Jatim secara kelembagaan tidak akan masuk dalam ranah membela KONI Jatim berkenaan dengan rencana aksi demo akbar ke kantor Dispora, termasuk pelaporan dugaan korupsi di lingkungan Dispora Jatim. Ikhtiar kami lebih kepada membela peningkatan prestasi para atlet yang merupakan pejuang dunia olahraga Jawa Timur dan selama ini terkawal dengan baik oleh KONI Jatim sebagai induk olahraga. Catat itu!" tegas Heru.
Ia menilai, kabar mengenai rencana pengambilalihan pengelolaan anggaran hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027 harus dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah persoalan perlu diperjelas, mulai dari dasar hukum pengalihan kewenangan, mekanisme pengelolaan anggaran, pembagian tanggung jawab, hingga pihak yang memiliki kompetensi teknis dalam menentukan kebutuhan pembinaan dan persiapan atlet.
Desak Pemprov Jatim Evaluasi Rencana Kebijakan
Sebagai penutup, Heru MAKI memastikan pihaknya akan terus mencermati perkembangan rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah PON, BK PON, dan Porprov Jawa Timur tahun 2027.
MAKI Jatim menunggu realisasi kebijakan tersebut sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan final.
Menurutnya, kebijakan yang menyangkut masa depan olahraga prestasi Jawa Timur tidak boleh dipaksakan tanpa dasar hukum yang kuat, kajian yang matang, serta pertimbangan terhadap keberlangsungan pembinaan atlet.
Heru mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang semestinya bertujuan memperbaiki tata kelola anggaran justru menimbulkan persoalan baru dan berdampak pada terputusnya regenerasi atlet berprestasi di Jawa Timur.
Bagi MAKI Jatim, yang paling utama bukanlah siapa yang mengelola anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut benar-benar mampu mendukung pembinaan, menjaga regenerasi, dan mengantarkan atlet Jawa Timur meraih prestasi maksimal di tingkat nasional maupun internasional.(Red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
