Zonaperistiwa || Surabaya,- Gelombang kritik keras kembali menghantam kepemimpinan Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur, Irwan Eka Wijaya Arsyad.
Poros Gerakan Mahasiswa Jawa Timur (PGM-JATIM) menilai adanya ketidakwajaran yang sangat mencolok terkait besaran biaya surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) serta penampakan gaya hidup glamor yang ditunjukkan oleh sang Dirut di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang berjuang.
Sebagai bentuk protes nyata atas dugaan pemborosan fasilitas jabatan tersebut, PGM-JATIM mengonfirmasi bakal mengerahkan 300 massa aksi dalam demonstrasi besar yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 Agustus 2026. Titik kumpul massa dipusatkan di Taman Bungkul Surabaya.
Sebelum bergerak menyerbu Kantor Pusat Bank UMKM Jawa Timur dengan melengkapi diri menggunakan mobil komando, spanduk tuntutan, hingga aksi bakar ban.
PGM-JATIM menegaskan bahwa advokasi yang mereka lakukan bukan bentuk intervensi terhadap ranah pribadi, melainkan ujian atas transparansi anggaran BUMD yang bersumber dari uang rakyat.
Publik berhak mengetahui secara rinci apakah biaya perjalanan dinas ke berbagai kantor cabang benar-benar dikeluarkan sesuai kebutuhan riil, atau justru dijadikan ajang penggelembungan anggaran demi menopang kemewahan pribadi.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi PGM-JATIM, Abd. Rohim, melontarkan kritik pedas mengenai ketimpangan ini. Menurutnya, perbankan plat merah yang mengusung nama UMKM seharusnya berfokus mengucurkan permodalan bagi rakyat kecil, bukan malah menjadi ladang bancakan fasilitas bagi petingginya.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat dugaan kejanggalan ini. Fasilitas jabatan dan SPPD itu ada batas kewajarannya, jangan sampai dijadikan modus terselubung untuk membiayai gaya hidup mewah yang nilainya jauh melampaui kebutuhan dinas sebenarnya! Kami datang bukan untuk asal menuduh, tetapi menuntut pembuktian yang jujur dan transparan.
Buka seluruh data SPPD, rincian penginapan, hingga perbandingan biaya riil ke publik! Bank UMKM Jatim itu dibangun untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil Jawa Timur, bukan tempat untuk menyuburkan pemborosan fasilitas pejabat.
Jika manajemen terus tertutup dan terbukti ada penggelembungan biaya, audit khusus harus segera berjalan dan pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab secara hukum!", tegas Rohim.
Korlap Aksi menambahkan, melalui narasi advokasi ini, PGM-JATIM mendesak agar dilakukan audit independen dan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perjalanan dinas Irwan Eka Wijaya Arsyad guna memastikan tata kelola perusahaan tetap berada pada koridor _Good Corporate Governance_ (GCG).
Editor : Redaksi zonaperistiwa
