Zonaperistiwa JEMBER – Pasca melakukan pertemuan dengan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait, Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 11.25 WIB di Pendopo Bupati Jember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur akhirnya memutuskan membatalkan rencana aksi demonstrasi besar yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (10/8/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, mendapatkan penjelasan secara langsung dari Bupati Jember terkait polemik rencana pengajuan pinjaman daerah senilai sekitar Rp785 miliar lebih.
Sebelumnya, MAKI Jatim telah mempersiapkan sejumlah kekuatan massa, termasuk mobil komando berupa truk trailer 40 feet yang secara khusus didatangkan dari Surabaya. Aksi tersebut rencananya menyasar Kantor Pendopo Bupati Jember dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember.
Namun, setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Bupati Jember, MAKI Jatim menilai kepentingan dan kebutuhan pembangunan masyarakat Jember harus menjadi pertimbangan utama.
Heru mengatakan, keputusan membatalkan aksi bukan berarti MAKI Jatim berhenti melakukan pengawasan. Sebaliknya, MAKI akan tetap mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta penerangan jalan umum (PJU).
Menurut Heru, penjelasan Bupati Jember sekaligus memberikan perspektif yang lebih utuh terhadap isu rencana utang daerah yang sebelumnya banyak beredar di media sosial. Ia menilai informasi yang beredar sebagian masih bersifat parsial dan hanya berdasarkan satu sisi informasi.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait menjelaskan bahwa konstruksi anggaran APBD Kabupaten Jember untuk pelaksanaan program tahun anggaran 2027 masih menghadapi keterbatasan fiskal. Di sisi lain, terdapat sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak dan membutuhkan dukungan pembiayaan.
Di antaranya kebutuhan penanganan infrastruktur jalan desa yang berdasarkan data program Bunga Desaku dan Wadul Gus’e mencakup sekitar 16 ribu titik lokasi.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga menargetkan pemasangan lampu penerangan jalan desa di sekitar 15 ribu titik.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian. RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung disebut membutuhkan tambahan ruang rawat inap karena tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang telah mencapai sekitar 100 persen.
Empat kebutuhan utama tersebut, yakni pembangunan infrastruktur jalan, PJU, serta penambahan fasilitas rawat inap di dua rumah sakit daerah, menjadi target pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal APBD Kabupaten Jember, pemerintah daerah kemudian mempertimbangkan opsi pengajuan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Rencana pembiayaan tersebut, menurut penjelasan yang diterima MAKI Jatim, diarahkan untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi melalui kemampuan fiskal daerah.
Salah satu pertimbangan pemerintah daerah adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember yang disebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025, mencapai 124 persen.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait juga menjelaskan skema dan strategi pengembalian pembiayaan sehingga diharapkan tidak mengganggu kemampuan fiskal APBD Kabupaten Jember pada tahun-tahun berikutnya.
MAKI Tetap Kawal Transparansi Anggaran
Meski membatalkan aksi demonstrasi, Heru MAKI menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk penghentian fungsi kontrol sosial.
MAKI Jatim justru akan mengawal pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2027, terutama terkait transparansi alokasi dan penggunaan anggaran.
"Kami memahami dan siap mengawal kebijakan pembangunan Pemkab Jember. Tetapi transparansi dalam alokasi anggaran, terutama untuk infrastruktur, kesehatan dan PJU, merupakan hal yang wajib," tegas Heru.
Heru bahkan langsung mengundang sejumlah rekan media di Jember untuk menjelaskan alasan pembatalan aksi tersebut. Menurutnya, MAKI perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan penjelasan langsung dari bupati Jember.
Ia menambahkan, MAKI Jatim akan melihat dan mengawal indikator keberhasilan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember.
Keberhasilan merealisasikan target pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menurut Heru, akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan Gus Fawait.
"Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat Jember. Kalau program pembangunan memang memberikan manfaat dan dilaksanakan secara transparan, tentu akan kami kawal," pungkasnya.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
