Zonaperistiwa JEMBER – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur berencana menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Jember pada Senin (10/8/2026). Selain menyasar Kantor Bupati Jember atau Pendopo Kabupaten Jember, aksi tersebut juga akan dilanjutkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Jember dan Lumajang.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, mengatakan aksi di Cabdin Jember dan Lumajang akan mengangkat sejumlah persoalan yang menurut pihaknya perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari instansi terkait.
Salah satu isu utama yang akan disampaikan adalah dugaan penyimpangan dalam tata kelola anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BPOPP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di wilayah Cabdin Jember dan Lumajang.
“Ini menjadi salah satu isu besar yang akan kami sampaikan dalam aksi. Kami memiliki data dan temuan dari tim Litbang serta Investigasi MAKI Jatim yang akan kami pertanyakan kepada pihak terkait,” kata Heru.
Selain persoalan BPOPP, MAKI Jatim juga berencana mempertanyakan dugaan perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang yang disebut menggunakan dana pribadi sekitar Rp35 juta lebih per orang.
Menurut Heru, keberangkatan tersebut perlu mendapat penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta kaitannya dengan tugas dan kepentingan pendidikan. MAKI Jatim juga mempertanyakan sumber kemampuan pembiayaan perjalanan tersebut karena nilai yang dikeluarkan dinilai cukup besar.
“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang, muncul semangat dari kepala sekolah untuk ‘mencari’ cara bagaimana dana Rp35 juta bisa dicari kembali. Tentunya kami khawatir jika kemudian dilakukan dengan mengedepankan perilaku koruptif,” tegas Heru.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan dugaan dan kekhawatiran yang disampaikan MAKI Jatim. Pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Heru menambahkan, aksi di Cabdin Jember dan Lumajang merupakan bagian awal dari rencana kegiatan MAKI Jatim untuk mengawal tata kelola anggaran pendidikan di Jawa Timur.
Menurutnya, setelah aksi di Jember dan Lumajang, MAKI Jatim akan mempersiapkan aksi lanjutan di sejumlah Kantor Cabang Dinas Pendidikan lainnya di Jawa Timur.
“Seri pertama kami laksanakan di Jember dan Lumajang. Selanjutnya kami akan mempersiapkan kegiatan serupa di Cabdin lainnya se-Jawa Timur,” ujarnya.
MAKI Jatim mengklaim dugaan persoalan dalam tata kelola anggaran BPOPP APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut diperoleh berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi tim Litbang serta Investigasi MAKI Jatim.
Organisasi tersebut bahkan menyebut dugaan tersebut sebagai persoalan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan klaim dan dugaan dari pihak MAKI Jatim yang perlu diverifikasi serta diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Melalui aksi tersebut, MAKI Jatim menyatakan akan meminta transparansi dan pertanggungjawaban mengenai tata kelola anggaran pendidikan, khususnya penggunaan dana BPOPP, sekaligus mendorong agar setiap dugaan penyimpangan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
