PRINGSEWU ,zonaperistiwa.com
Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di TK Negeri Pembina Pagelaran, Desa Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, menjadi sorotan masyarakat. Proyek tersebut dibiayai APBN sebesar Rp. 672.457.000,00 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
Berdasarkan papan informasi proyek dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) TK Negeri Pembina Pagelaran.
13 november 2026
Namun, sejumlah pekerja yang ditemui saat sedang beristirahat di lokasi proyek menyampaikan keterangan yang berbeda terkait pelaksanaan di lapangan.
Menurut keterangan para pekerja, seluruh pekerjaan yang dikerjakan di lokasi tersebut dikendalikan oleh dinas. Mereka juga menyebutkan bahwa konsultan jarang datang ke lokasi, dan seluruh proses survei dilakukan oleh pihak dinas.
"Semua yang dikerjakan ini dikendalikan oleh dinas. Konsultan jarang datang, dan semuanya dari dinas yang menyurvei," ujar salah satu pekerja.
Selain itu, para pekerja juga menyampaikan bahwa pekerja yang mengerjakan proyek tersebut sebagian besar berasal dari luar daerah atau dari jauh. Sementara pekerja yang berasal dari Pringsewu hanya sedikit.
Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat, terutama terkait peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek, yakni P2SP sebagai pelaksana yang tercantum dalam papan proyek, dinas, dan konsultan.
Masyarakat berharap proyek tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, tepat mutu, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga berharap proyek yang berada di wilayah Pringsewu dapat memberikan manfaat langsung bagi warga lokal, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas terkait, konsultan, maupun P2SP TK Negeri Pembina Pagelaran belum memberikan keterangan resmi terkait keterangan para pekerja tersebut.
Perlu ditegaskan, keterangan tersebut merupakan pernyataan versi para pekerja di lapangan dan belum terverifikasi secara independen oleh pihak terkait.
Pihak Dinas, konsultan, dan P2SP tetap diberi ruang hak jawab dan klarifikasi, agar pelaksanaan proyek berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Irfan)
Editor : Kaperwil Lampung
