Zonaperistiwa SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga secara resmi meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF) melalui seremoni kick off yang ditandai dengan peletakan telapak tangan pada totem bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, serta Plh. Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran.
Mengusung tema "Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera", Khofifah menegaskan bahwa percepatan investasi menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing Jawa Timur.
Di hadapan para bupati, wali kota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Timur, ia mengajak seluruh pihak untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat demi mempercepat realisasi investasi.
"Ada pekerjaan rumah yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya terkait kepastian lahan. Sinergi di antara kita, baik secara horizontal maupun vertikal harus benar-benar terbangun dengan baik," ujar Khofifah.
Menurutnya, ekosistem investasi yang kuat hanya dapat diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Khofifah menjelaskan, terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong percepatan investasi.
Pertama, percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan investasi strategis melalui penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi dokumen RTRW dan RDTR.
Kedua, percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Ketiga, penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO) melalui penyusunan proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor berdasarkan potensi unggulan masing-masing daerah.
Sedangkan fokus keempat adalah memperkuat kepastian berusaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, serta implementasi Deklarasi Anti Premanisme guna meningkatkan rasa aman bagi investor.
"Kita akan memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur," tegasnya.
Selain investasi, Khofifah juga menyoroti pentingnya peran Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing daerah, mendorong hilirisasi, serta memperkuat rantai nilai ekonomi lokal.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED. Satu daerah yang belum membentuk TP2ED diharapkan segera menyelesaikan proses pembentukannya agar sinergi percepatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Jawa Timur.
Di sisi lain, perluasan akses keuangan bagi masyarakat juga menjadi perhatian utama melalui peran strategis TPAKD.
"Melalui TPAKD, berbagai program pembiayaan produktif dapat menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI M. Nashrul Wajdi mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
"Tahun ini kita melaksanakan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Pendataan ini mencakup usaha konvensional maupun nonkonvensional dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan sensus tersebut dan berharap sinergi antara BPS dan pemerintah daerah terus diperkuat.
Senada, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengapresiasi penyelenggaraan HLM yang telah memasuki tahun ketiga. Menurutnya, Bank Indonesia akan terus mendukung berbagai terobosan untuk memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
"Sinergi antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar mampu menghasilkan berbagai kesepakatan strategis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan 38 DPMPTSP kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai bentuk penguatan koordinasi dalam pelayanan investasi di daerah.(Red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
