Zonaperistiwa SURABAYA — Ratusan warga RW 03 Kelurahan/Kecamatan Bubutan, Surabaya, antusias mengikuti kegiatan reses anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, dalam masa reses Tahun Sidang Pertama, Masa Persidangan ke-3 Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang digelar di Balai RW 03 tersebut turut dihadiri oleh Ketua RW 07 dan RW 08.
Reses berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh partisipasi. Warga menyampaikan berbagai keluhan serta aspirasi yang dicatat langsung oleh Budi Leksono, legislator yang akrab disapa Buleks.
“Reses ini bukan waktu libur bagi kami di dewan. Justru inilah saatnya kami turun ke warga, menyapa, mendengar, dan menyerap aspirasi yang nantinya akan kami komunikasikan kepada Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Budi.
Ketua RW 03, Mas’ud, mengapresiasi kinerja Budi Leksono yang dinilai aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Kami bangga punya wakil rakyat seperti Pak Budi. Beliau menunjukkan kerja nyata, berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Budi menjelaskan bahwa dirinya bertugas di Komisi B yang membidangi urusan ekonomi, termasuk pemberdayaan UMKM, koperasi, BUMD, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Ia menekankan pentingnya mendukung ekonomi kerakyatan dan memfasilitasi produk UMKM warga.
“Salah satu program kami saat ini adalah mengunjungi Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang sepi, mendengarkan keluhan pelaku usaha kecil, dan mencari solusinya,” ungkapnya.
Selain isu ekonomi, Budi juga merespons berbagai persoalan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lingkungan. Ia menyoroti masalah usia masuk sekolah serta akses pendidikan yang belum merata.
“Saya akan sampaikan temuan ini ke Komisi D. Kita harus pastikan semua anak bisa mengakses pendidikan, termasuk melalui sekolah terbuka tanpa biaya. Ini penting untuk mencegah anak-anak putus sekolah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Pemkot Surabaya, khususnya terkait program wajib belajar 13 tahun. “Jangan sampai program ini tidak didukung regulasi dan anggaran yang memadai. Pemerintah harus hadir, apalagi anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBD,” tegasnya.
Di akhir acara, Budi menegaskan komitmennya sebagai jembatan antara warga dan pemerintah kota. Ia berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi warga, meskipun beberapa isu memerlukan proses lebih lanjut.
“Kalau ada yang belum bisa saya jawab sekarang, saya tampung. Nanti saya follow-up karena regulasi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi yang jelas, kami tetap komit untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
