Zonaperistiwa.com
Tangerang Selatan - Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan keseriusan dalam memajukan sektor peternakan domba dan kambing nasional. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) kemarin (13/5), Kementan menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai kunci keberlanjutan dan daya saing industri. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 3,3 juta peternak yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, terutama di tengah tekanan impor yang sempat melanda.
Kabar baiknya, populasi kambing dan domba di Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka fantastis, masing-masing 15,8 juta dan 9,2 juta ekor. Namun, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, yang membacakan sambutan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menekankan bahwa peningkatan populasi ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh peternak.
"Arahan Presiden soal hilirisasi harus jadi strategi konkret HPDKI ke depan. Jangan sampai peternak hanya berkutat di hulu," tegas Agung, menyoroti dampak negatif impor karkas dan daging domba-kambing yang telah dihentikan sejak November tahun lalu oleh Kementan.
Di sisi lain, sektor ini memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan ibadah umat Muslim, terutama untuk kurban, aqiqah, dan DAM (denda ibadah haji). Jelang Idul Adha tahun ini, kebutuhan hewan kurban diprediksi mencapai 2,07 juta ekor, dan Indonesia memiliki surplus lebih dari 1,1 juta ekor, termasuk 2,3 juta domba dan kambing siap kurban.
Lebih menarik lagi, Kementan tengah membidik potensi ekonomi yang sangat besar dari pelaksanaan ibadah DAM haji. Agung menyerukan agar pemotongan hewan DAM dapat dilakukan di dalam negeri, mengingat transaksi DAM di Arab Saudi mencapai hampir Rp 1 triliun per tahun.
"Bayangkan kalau pemotongan DAM bisa dilakukan di Indonesia, dampak ekonominya luar biasa.
Peternak kita akan langsung merasakan manfaatnya," seru Agung penuh semangat.
Gayung bersambut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji serius wacana ini dengan tetap mengedepankan prinsip syariah. "Ini peluang ekonomi yang tidak boleh kita abaikan," tegas Hilman. Pihaknya bahkan telah membuka dialog dengan berbagai organisasi keagamaan untuk memuluskan rencana ini.
Ketua HPDKI, Yudi Guntara, menyambut baik inisiatif Kementan. Ia menegaskan bahwa sektor domba dan kambing memiliki akar kuat dalam ekonomi desa dan budaya lokal, dengan penyaluran KUR telah mencapai Rp 2 triliun. "Potensi pasar ibadah seperti akikah dan DAM ini belum tergarap optimal, padahal captive market kita sangat besar," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Kementan mendorong kementerian/lembaga dan organisasi keagamaan untuk segera menerbitkan fatwa yang mendukung pelaksanaan pemotongan kurban dan DAM di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mencontoh keberhasilan negara lain seperti Turki, Mesir, dan Malaysia dalam memberdayakan peternak lokal.
"Ini bukan sekadar soal pangan, tapi juga ibadah. Kita harus optimalkan peran spiritual dan ekonomi dari domba-kambing," pungkas Dirjen Agung, mengajak HPDKI untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif demi kemajuan peternakan domba-kambing nasional, seperti dikutip dari web direktorat jenderal
Peternakan dan kesehatan hewan Kementerian pertanian Republik Indonesia.
Sementara itu kabar gembira datang dari HPDKI Pringsewu, Gebrak Nasional Tahun 2026, Rakernas HPDKI Resmi Digelar di Bumi Sai Batin. Demikian kabar membahana yang dibawa langsung oleh Bapak H. Sutikno dari perwakilan HPDKI DKI Pringsewu . Penunjukan ini bukan sekadar kehormatan, tapi juga tantangan sekaligus panggung gemilang bagi peternak kambing Lampung, khususnya HPDKI Pringsewu untuk menunjukkan taringnya di kancah perkambingan nasional.
(Irfan)
Editor : Kaperwil Lampung
