Zonaperistiwa Surabaya - Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria dan tata ruang.
Hal ini disampaikan kepada Pers setelah Hadi baru dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/06/2022) siang, di Istana Negara Jakarta.
"Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat, ujar Hadi.
Menteri ATR / Kepala BPN tersebut mengungkapkan, dari target 126 juta sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat telah direalisasikan sebanyak 81 juta sertifikat.
"Dengan terjun langsung ke lapangan, maka akan makin banyak informasi yang bisa dihimpun terkait kendala dan masalah yang dihadapi masyarakat terkait pertanahan," kata mantan Panglima TNI tersebut.
Dengan tegas Hadi mengatakan bakal memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara.
"Terkait masalah mafia tanah, saya akan ke lapangan untuk melihat secara langsung," jelasnya.
Menanggapi semangat pemberantasan itu Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Indonesia Ponang Adji Handoko, mengatakan masih ada harapan baru untuk para korban mafia kotor dibidang Pertanahan ke Hadi Tjahjanto.
"Kami apresiasi kebijakan tegas Presiden Jokowi merombak posisi para pembantunya. Hal ini dikarenakan peran strategis para menteri ngga mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi," ujar Ketua Umum AMAK Indonesia di Surabaya (17/6)
"Apalagi peran dan fungsi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang baru saja dilantik merupakan terobosan yang cemerlang dan menarik jika dicermati secara serius dalam permasalahan pertanahan untuk rakyat, terutama melalui misi mulia Presiden dalam Reforma Agraria," ujar pria yang akrab disapa Bonang.
Ia amenegaskan bahwa permasalahan tanah sangat krusial, sangat sensitif hingga diperlukan keadilan sosial dan keadilan hukum agar kedepan tercipta suasana tentram dan nyaman bagi keseluruhan warga negara Indonesia.
Banyak kasus-kasus pertanahan ramai dan mencuat dipermukaan. Seperti perampasan tanah rakyat di Bumiaji Kota Batu, perampasan tanah 400 kepala keluarga di Kampung Tua Tembesi Tower di Kota Batam dan masih banyak lainnya. Ibaratnya seperti gunung es, munculnya dipermukaan segelintir, tapi dilapangan jumlah kasusnya tak terhingga. "Seharusnya peran serta negara sangat diperlukan untuk segera hadir dalam sengketa dan peristiwa hukum pertanahan seperti ini," katanya.
"Harapan kami, juga semua warga negara dengan dilantiknya Pak Hadi Tjahjanto mampu menjadi tumpuan dan harapan, sekaligus berani tidak saja memberantas bandar-bandar mafia pertanahan. Akan tetapi sebagai mantan Panglima TNI beliau pasti berani membongkar jaringan gelap para bandar tersebut dalam jaringan kejahatan oligarki di Indonesia," tegas pria berkacamata tersebut (red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa