Jelang Nataru 2026, Khofifah Perkuat Sinergi TPID, BI dan OJK Jaga Stabilitas Ekonomi Jatim

Reporter : zonaperistiwa

Zonaperistiwa SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memastikan kesiapan sektor keuangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Baca juga: DPD PNJ Lampung Resmi Rombak Kepengurusan DPC Pringsewu, Bedi Setiawan Nahkodai Partai Nusantara Jaya

Kegiatan strategis tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur bersama jajaran pemangku kepentingan terkait.

Khofifah menjelaskan, perekonomian Jawa Timur pada Triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan inflasi sebesar 3,32 persen. Bahkan, inflasi pada Oktober 2026 turun menjadi 3,09 persen, masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,61 persen dan menyumbang 14,36 persen terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif mencapai 5,83 persen (c to c), dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp953,79 triliun dan atas dasar harga konstan Rp548,27 triliun. Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen dan ekspor barang serta jasa sebesar 3,46 persen.

Sebagai Lumbung Pangan Nusantara, Jawa Timur terus memperkuat produktivitas dan ketersediaan pangan. Sepanjang Januari-November 2026, produksi padi mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling (GKG), tumbuh 2,84 persen, sedangkan produksi jagung mencapai 4,27 juta ton jagung pipilan kering (JPK), tumbuh 0,76 persen. Kedua komoditas tersebut menempatkan Jawa Timur pada peringkat pertama nasional.

Kontribusi produksi pangan hewani Jawa Timur juga signifikan, yakni 58 persen produksi susu nasional, 32 persen telur ayam ras, 20 persen daging sapi, dan 13 persen daging ayam ras. Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2026 mencapai 123,63.

"Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani," tegasnya.

Untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Nataru, Khofifah mengingatkan tiga komoditas yang perlu diwaspadai berdasarkan histori inflasi 2023-2025, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang disinergikan dengan program prioritas Nawa Bhakti Satya.

Implementasinya dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, EPIK Mobile, pemantauan harga dan pengawasan pasar, serta penguatan Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan instansi dan pemerintah kabupaten/kota atas kemitraan dan sinergi yang selama ini terbangun dengan baik. Ia meminta agar berbagai dinamika yang muncul di lapangan disikapi melalui komunikasi intensif dan koordinasi antardaerah sehingga dapat ditemukan penyesuaian serta solusi bersama.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menegaskan, terdapat sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya memastikan kesiapan pasokan dan distribusi bahan pokok penting menjelang Natal dan Tahun Baru.

Menurutnya, berdasarkan pemaparan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog hingga Pertamina, ketersediaan stok kebutuhan pokok di Jawa Timur dipastikan mencukupi untuk menghadapi Nataru.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga agar tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.

"Seluruh kebutuhan dipastikan stoknya cukup, harga bisa terkendali dan terjangkau. Yang paling penting, distribusinya juga akan dikawal supaya semua bisa berjalan dengan baik," ungkap Sekda Jatim.

Ia menambahkan, koordinasi dan komunikasi lintas sektor akan terus diperkuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila ditemukan kendala dalam distribusi maupun ketersediaan bahan pokok, seluruh pihak sepakat untuk segera melakukan koordinasi dan mencari solusi bersama.

Digitalisasi Keuangan Daerah Capai 98,3 Persen

Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD juga menjadi perhatian utama.

Baca juga: KETERANGAN KABID DISPORAPAR PRINGSEWU, FIKALESTA: HANYA 200 ATLET TERCOVER, SISANYA MANDIRI

Sekda Jatim menyampaikan, capaian digitalisasi keuangan daerah telah mencapai sekitar 98,3 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan agar seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Menurutnya, optimalisasi penggunaan KKPD tidak hanya membutuhkan kesiapan internal pemerintah daerah, tetapi juga dukungan ekosistem dan pihak ketiga yang telah menerapkan sistem transaksi elektronik.

"Digitalisasi keuangan daerah harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Seluruh ekosistem harus mendukung agar transaksi keuangan daerah berjalan lancar, efektif, dan akuntabel," jelasnya.

BI: Tiga Agenda Besar Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki mandat berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Menurutnya, ketiga tim tersebut memiliki peran strategis yang saling melengkapi.

TPID berperan menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. TP2DD mendorong efisiensi melalui penguatan ekosistem digitalisasi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Sedangkan TPAKD berfokus memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kalau TPID memastikan stabilitas sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, TP2DD mendukung efisiensi melalui ekosistem digitalisasi yang semakin kuat. Sementara TPAKD memberikan kesempatan yang semakin luas kepada UMKM untuk mendapatkan akses keuangan," jelasnya.

Ia mengapresiasi dukungan Gubernur Jawa Timur beserta seluruh bupati dan wali kota yang selama ini berkontribusi dalam menyukseskan ketiga agenda tersebut.

Baca juga: Tak Perlu Takut Biaya! Khofifah Siapkan Pinjaman Rp50 Juta bagi Siswa yang Magang ke Luar Negeri

Melalui sinergi yang semakin kuat, Bank Indonesia berharap stabilitas ekonomi, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan dapat berjalan beriringan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

OJK Pastikan Layanan Keuangan Tetap Optimal Selama Nataru

Di sisi lain, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur menegaskan kesiapan sektor jasa keuangan dalam mendukung kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Melalui kerja sama dengan TPAKD, OJK memastikan lembaga dan industri jasa keuangan di Jawa Timur tetap siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan, layanan penghimpunan dana atau tabungan masyarakat juga menjadi perhatian agar tetap dapat diakses dengan baik selama periode libur akhir tahun.

"Kami siap melayani. Kebutuhan masyarakat, baik pembiayaan maupun tabungan, hingga berakhirnya masa libur Nataru nanti diharapkan tetap bisa terlayani dengan baik oleh struktur jasa keuangan yang ada di Provinsi Jawa Timur," ungkapnya.

Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, terutama ketika kebutuhan transaksi dan layanan keuangan berpotensi meningkat selama momentum libur panjang.

Melalui High Level Meeting TPID, TP2DD, dan TPAKD Jawa Timur 2026, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, OJK, serta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga menjelang Nataru, tetapi juga memperkuat transformasi digital serta memperluas akses keuangan masyarakat demi menjaga ketahanan ekonomi Jawa Timur.(Red)

Editor : Redaksi zonaperistiwa

Nasional
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru