UNAIR Paparkan Praktik Kampus Inklusif di KPPTI 2026, Beasiswa hingga Fasilitas Disabilitas Diperkuat

Reporter : zonaperistiwa

Zonaperistiwa SURABAYA – Rektor Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin., menegaskan bahwa keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak semata-mata diukur dari tingginya peringkat atau ranking universitas, melainkan dari seberapa luas akses pendidikan yang diberikan serta besarnya manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026, Kamis (12/11/2026), melalui paparan bertajuk “Bersama Membangun Kampus untuk Semua: Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia yang Inklusif dan Humanis”.

Baca juga: SDN Kaliasin V /284 ( KALMA ) Memperingati Hari Pahlawan 10 November Gelar Pawai Keliling Dekat Lingkungan Sekolahan

Dalam paparannya, Prof. Muhammad Madyan menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus mampu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, asal daerah, gender, maupun kondisi disabilitas.

“Keyakinan kami adalah ukuran sebuah perguruan tinggi tidak hanya terletak pada seberapa tinggi peringkatnya. Ukurannya juga terletak pada seberapa lebar pintu yang terbuka bagi berbagai kalangan dan seberapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik karena kehadiran kampus tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, peringkat universitas memang tetap penting, terutama dalam membangun reputasi dan hubungan akademik di tingkat internasional. Namun, pencapaian tersebut harus diimbangi dengan kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Ia menilai, universitas tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dan penelitian berkualitas. Hasil riset harus memberikan dampak dan manfaat, sementara penyelenggaraan pendidikan harus memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi maupun hambatan sosial lainnya.

Lima Prinsip Kampus Inklusif dan Humanis

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNAIR menjelaskan bahwa kampus inklusif dan humanis harus dibangun berdasarkan lima prinsip utama.

Pertama, kesetaraan dan keadilan, yakni setiap individu memperoleh hak dan kesempatan yang setara sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Perbedaan latar belakang, identitas, kemampuan, dan karakteristik individu harus dipandang sebagai kekuatan dalam kehidupan akademik.

Ketiga, akses tanpa hambatan terhadap fasilitas perguruan tinggi, baik fasilitas fisik, layanan akademik, lingkungan sosial, maupun teknologi digital.

Keempat, partisipasi, yaitu memberikan ruang kepada seluruh sivitas akademika untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam kehidupan kampus.

Kelima, martabat kemanusiaan, dengan menghormati potensi dan kebutuhan setiap individu serta memperlakukan semua orang secara manusiawi tanpa diskriminasi.

“Jadi, kampus inklusif bukan sekadar kampus yang membuka pintu bagi semua orang. Kampus inklusif memastikan setiap orang yang masuk memperoleh kesempatan yang sama dan adil untuk belajar, berkembang, serta berkontribusi,” jelasnya.

Ia menambahkan, prinsip inklusivitas harus berlaku bagi seluruh komunitas kampus, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga seluruh unsur sivitas akademika.

UNAIR Perkuat Kebijakan dan Fasilitas Inklusif

Lebih lanjut, Prof. Muhammad Madyan memaparkan tiga penopang utama dalam mewujudkan kampus inklusif dan humanis, yakni kebijakan, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung.

Dari sisi kebijakan, UNAIR menerjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Inklusif.

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Selain itu, UNAIR juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Keputusan Rektor Nomor 5804 Tahun 2024 untuk periode 2024–2026. Langkah tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga universitas.

Pada aspek sumber daya manusia, UNAIR memperkuat tim layanan pendidikan inklusif melalui kebijakan Equality University. Tim tersebut bertugas mengoordinasikan pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi seluruh sivitas akademika.

UNAIR juga mengembangkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk edukasi, layanan pelaporan, serta pendampingan bagi korban.

Baca juga: UNAIR Jadi Tuan Rumah KPPTI 2026, Pemerintah Dorong Kolaborasi dan Transformasi Digital Kampus

Di sisi lain, penguatan integritas dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi, pembangunan Zona Integritas, serta penyediaan kanal pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system.

Menurut Madyan, integritas merupakan bagian penting dalam membangun kampus yang inklusif.

“Kampus yang humanis adalah kampus yang aman, adil, dan jujur bagi seluruh warganya,” tegasnya.

Sementara itu, dalam aspek fasilitas, UNAIR terus mengembangkan sarana pendukung bagi penyandang disabilitas. Di antaranya penyediaan penanda berhuruf Braille, pembangunan guiding block di tiga kampus UNAIR, serta toilet aksesibel yang dilengkapi pegangan dan ruang gerak memadai.

Ia menegaskan bahwa aksesibilitas fisik bukan sekadar persoalan kemewahan bangunan, melainkan bagian dari pemenuhan hak setiap orang untuk hadir, belajar, dan beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi.

Keterbatasan Ekonomi Bukan Penghalang Menjadi Sarjana

Salah satu perhatian utama UNAIR dalam mewujudkan pendidikan inklusif adalah pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Prof. Muhammad Madyan menjelaskan, UNAIR menjalankan sejumlah program untuk memastikan kesempatan menempuh pendidikan tinggi dapat dinikmati oleh seluruh kalangan.

Program tersebut meliputi jalur afirmasi bagi mahasiswa dari berbagai daerah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta beragam skema beasiswa dari internal universitas, pemerintah, maupun pihak swasta.

Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga dukungan biaya hidup sesuai dengan ketentuan program masing-masing.

Ia menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan seorang mahasiswa kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan.

Baca juga: Polisi Bersama Masyarakat : Serdik Sespimma dan Polres Gresik Gelar Baksos di Kampung Nelayan

“Prinsip kami sederhana, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk masuk ke universitas maupun menyelesaikan studinya. Kami berharap seluruh mahasiswa yang telah diterima di UNAIR dapat menyelesaikan pendidikan dan menjadi sarjana tanpa terkendala persoalan ekonomi,” ungkapnya.

Bahkan, UNAIR memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

Selain program bantuan pemerintah dan beasiswa, UNAIR juga memberikan kebijakan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi putra-putri dosen maupun tenaga kependidikan yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), sesuai dengan kebijakan universitas.

Pendidikan Tinggi Harus Memberikan Dampak Nyata

Menutup paparannya, Rektor UNAIR menyampaikan bahwa pembangunan kampus inklusif dan humanis merupakan komitmen strategis untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas, tujuan kelima tentang kesetaraan gender, tujuan kesepuluh tentang pengurangan kesenjangan, serta tujuan keenam belas tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan UNAIR dalam memperkuat ekosistem pendidikan inklusif.

Namun, berbagai praktik baik yang telah dijalankan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bersama bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Melalui KPPTI 2026, gagasan kampus inklusif dan humanis diharapkan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi diwujudkan dalam kebijakan, pelayanan, fasilitas, serta budaya akademik yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya tercermin dari prestasi akademik dan reputasi internasional, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Semangat Diktisaintek Berdampak pun menjadi pengingat bahwa kehadiran perguruan tinggi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.(Red)

Editor : Redaksi zonaperistiwa

Nasional
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru