PRINGSEWU ,zonaperistiwa.com
Pelaksanaan program revitalisasi atau rehabilitasi di SD Negeri 3 Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menuai tanda tanya. Sorotan muncul terkait pengelolaan anggaran pembangunan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, hingga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja di lapangan.
Berdasarkan keterangan sejumlah pekerja yang ditemui di lokasi, muncul dugaan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut dikendalikan langsung oleh kepala sekolah, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pembayaran upah, hingga pengadaan material bangunan.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan panitia pembangunan dan siapa yang menjabat sebagai ketua pelaksana, sejumlah tukang memberikan jawaban yang serupa.
“Tidak ada panitia pembangunan. Tidak ada ketua pelaksana. Yang mencari pekerja kepala sekolah langsung. Pembayaran gaji tukang juga langsung dari kepala sekolah, material pun kepala sekolah,” ungkap salah seorang pekerja.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana struktur organisasi pelaksana pembangunan dibentuk, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan, serta bagaimana mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan.
Jika program revitalisasi tersebut dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, keberadaan unsur pelaksana, pembagian tanggung jawab, administrasi kegiatan, serta laporan penggunaan dana menjadi aspek penting yang perlu diperiksa sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.
Selain persoalan tata kelola pembangunan, aspek keselamatan kerja juga menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan di lokasi sebagaimana disampaikan dalam laporan ini, para pekerja disebut tidak menggunakan perlengkapan pelindung diri yang memadai.
Kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan, terlebih apabila melibatkan pekerjaan di ketinggian, penggunaan peralatan, maupun pemasangan material bangunan.
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk melindungi pekerja dari risiko cedera maupun kecelakaan selama proses pembangunan berlangsung.
Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan perlu memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pengamanan yang diterapkan, termasuk penyediaan alat pelindung diri sesuai dengan risiko pekerjaan.
media berupaya mengonfirmasi PLT Kepala SD Negeri 3 Tulung Agung melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan balasan, sementara panggilan telepon belum diangkat.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab, terutama mengenai struktur panitia pembangunan, mekanisme pengadaan material, pembayaran upah pekerja, serta pertanggungjawaban anggaran revitalisasi.
Program revitalisasi sekolah pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan agar siswa dapat belajar di lingkungan yang aman dan layak. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan keselamatan tenaga kerja.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu serta instansi pengawas terkait perlu memastikan apakah pelaksanaan revitalisasi di SD Negeri 3 Tulung Agung telah sesuai dengan petunjuk teknis program, termasuk ketentuan mengenai organisasi pelaksana, pengadaan bahan bangunan, pencatatan transaksi, dan pelaporan penggunaan anggaran.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta lapangan, bukan sekadar asumsi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PLT Kepala SD Negeri 3 Tulung Agung mengenai persoalan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah maupun instansi terkait demi menjaga keberimbangan informasi.
Editor : Kaperwil Lampung