Zonaperistiwa
SURABAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah seperti Lumajang, Surabaya Raya, Malang, Mojokerto, hingga Pasuruan.
Antrean yang didominasi kendaraan angkutan umum, truk logistik, hingga pelaku usaha transportasi tersebut dipicu oleh sulitnya memperoleh Solar bersubsidi. Situasi ini pun berdampak langsung terhadap kelancaran operasional berbagai sektor transportasi.
Menanggapi fenomena tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai kondisi yang terjadi tidak lepas dari adanya perubahan mekanisme distribusi kuota BBM subsidi yang diterapkan pemerintah pusat.
"Perubahan sistem distribusi kuota Solar dari yang semula menggunakan skema tahunan, kini beralih menjadi skema bulanan," ujar senator yang akrab disapa Ning Lia, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Lia, perubahan kebijakan tersebut menyebabkan stok Solar subsidi di SPBU lebih cepat habis ketika mendekati akhir bulan. Akibatnya, antrean kendaraan berpotensi terjadi secara berkala setiap bulan.
"Dulu setiap SPBU diberikan alokasi dalam bentuk kuota setahun. Sebagai gambaran, satu SPBU mendapat jatah sekitar 10.000 liter untuk kurun waktu satu tahun," jelasnya.
Ia menerangkan, pada mekanisme lama, antrean biasanya baru terjadi saat kuota tahunan mulai menipis menjelang akhir tahun. Namun, dengan sistem kuota bulanan yang kini diberlakukan, keterbatasan pasokan berpotensi muncul setiap menjelang pergantian bulan.
Baca juga: Antrean di Sejumlah SPBU, Pertamina Pastikan Stok BBM Subsidi Jatim Tetap Tersedia
"Ke depannya, kita tidak perlu heran jika antrean kendaraan mulai terjadi setiap tanggal 22, 23, atau 24 ke atas karena kuota bulanan di setiap SPBU memang sudah mulai berkurang," kata Lia yang juga anggota MPR RI.
Lia mengingatkan, perubahan mekanisme distribusi Solar subsidi tersebut membawa dampak nyata terhadap berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada kepastian pasokan BBM bersubsidi. Mulai dari sektor angkutan umum, angkutan barang, armada logistik, hingga kendaraan pariwisata kini menghadapi tantangan berupa lamanya waktu tunggu di SPBU.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berulang setiap bulan, dikhawatirkan akan meningkatkan biaya operasional transportasi. Pada akhirnya, situasi itu berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, Lia juga menyoroti aspek pengawasan distribusi BBM subsidi. Ia menyebut adanya sanksi dari BPH Migas terhadap sejumlah SPBU membuat pengelola lebih berhati-hati dalam menyalurkan Solar subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diduga turut memengaruhi pola pelayanan di tingkat SPBU agar penyaluran tetap berjalan sesuai regulasi.
Melalui momentum ini, Lia berharap pemerintah pusat dapat memberikan penjelasan secara transparan terkait dinamika pasokan Solar subsidi di daerah. Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
"Keterbukaan informasi sangat penting. Ketika masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan dapat lebih mudah menyusun solusi bersama guna menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi tanpa mengganggu roda ekonomi masyarakat," pungkasnya.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa