Zonaperistiwa JAKARTA – Komite III DPD RI mendorong pemerintah untuk dapat memberikan dukungan penuh terhadap keolahragaan Indonesia, mulai dari pengembangan atlet secara berkelanjutan dan juga terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai event olahraga reguler di Indonesia.
"Berdasarkan penjelasan dari pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dari usulan anggaran yang diajukan ke Kemepora sebesar Rp305 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp33,9 miliar atau 11,11%. Terkait hal itu, diperlukan penguatan anggaran bagi KONI yang dapat diperuntukkan dalam pengelolaan dan pengembangan olahraga di Indonesia, agar prestasi kita dapat lebih baik dari sebelumnya," ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam rapat kerja (raker) dengan KONI di DPD RI, Selasa (20/8/2024).
Terkait banyaknya tantangan dalam hal penyiapan penyelenggaraan PON tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim berharap agar penyelenggaraan PON di tahun ini dapat berjalan dengan baik. Komite III DPD RI pun akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah agar PON Aceh-Sumut dapat berjalan dengan baik dan menjadi event olahraga nasional yang mampu menyatukan daerah melalui prestasi olahraga.
"Kita ingin PON sukses, dengan tenggat waktu yang sangat dekat dan banyaknya PR yang belum terselesaikan, kami akan memberikan dukungan sebagai ikhtiar agar dalam kurun waktu yang dekat ini PON bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Hasan Basri juga berharap ada pembinaan untuk olahraga prestasi tingkat internasional, karena sudah banyak negara asia yang meningkat prestasinya di tingkat internasional, khususnya tingkat Olimpiade.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan penguatan anggaran di sektor olahraga. Karena saat ini pembiayaan anggaran keolahragaan masih berbasis event, bukan berdasarkan pembinaan atlet jangka panjang," imbuhnya.
Dalam raker tersebut, Anggota Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara berharap agar penyelenggaraan PON tidak sepenuhnya dibebankan ke daerah. Minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikhawatirkan akan mengganggu tahapan persiapan penyelenggaraan PON. Dirinya berharap ada dukungan dari pemerintah pusat agar penyelenggaraan PON Aceh-Sumut dapat berjalan sukses.
"Seyogyanya PON bisa menjadi tempat kita bergembira dalam menikmati olahraga. Jangan dibebankan pada APBD semua, pasti tidak sanggup. Tapi kita harus tetap optimis, harus tetap terlaksana," imbuh Dedi yang merupakan Senator dari Sumatera Utara ini.
Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Bangka Belitung Herry Erfian menilai persoalan anggaran adalah masalah klasik yang terus dihadapi di dunia olahraga Indonesia. Minimnya anggaran yang diterima KONI berpengaruh pada upaya pengembangan bibit atlet olahraga sejak dini di daerah.
"Masalah anggaran adalah masalah klasik yang terus kita hadapi baik di KONI pusat atau daerah. Kita yakin permasalahan yang dihadapi per daerah tentunya tidak sama. Kami di Bangka Belitung dengan APBD yang kecil tentu KONI daerahnya juga memperoleh (anggaran) kecil, dan ini berdampak pada pembinaan atlet," jelasnya.
Senada, Senator dari Kalimantan Tengah Habib Said Abdurrahman menyayangkan realisasi anggaran yang diajukan KONI hanya sebesar 11,11ri total yang diajukan. Apalagi anggaran tersebut digunakan untuk pembinaan atlet dan untuk persiapan penyelenggaraan PON.
"Dengan realisasi hanya 11 persen, dan cabornya sampai 70 cabor. Kira-kira dengan menggunakan anggaran ini, sanggup tidak ini dilaksanakan, apa tidak bikin sesuatu yang kemudian menjadi omongan," tanyanya.
Dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI, Wakil Ketua Umum I KONI Mayjen TNI (Purn) Suwarno menjelaskan bahwa usulan anggaran ke Kemenpora dari Rp. 305.791.424.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 33.973.645.000. "Anggaran itu turun di bulan Juli 2024, padahal tahapan persiapan PON 2024 sudah dilakukan sejak bulan Januari 2024," jelasnya.
Terkait pembinaan atlet, KONI menghadapi masalah keterbatasan anggaran. Menurutnya, untuk pengembangan olahraga dibutuhkan anggaran yang cukup dan berkesinambungan. Apalagi dalam anggaran yang dimiliki Kemenpora, hanya berbasis pada event. Di mana anggaran dapat cair jika digunakan untuk penyelenggaraan event olahraga dan bukan untuk pengembangan atlet sejak dini.
"Bantuan Kemenpora hanya dilakukan jika ada Pelatnas. Kalau bisa DPD RI sedikit mendorong agar pemerintah memberi bantuan lebih untuk olahraga, ini akan menjadi hal yang sangat baik," harapnya.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa