Zonaperistiwa JAKARTA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk memperkuat peran strategisnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai keberadaan DPD RI semakin penting sebagai jembatan antara kepentingan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus dimaknai tidak sekadar sebagai seremoni, tetapi sebagai pengingat untuk memperkuat kontribusi lembaga negara terhadap pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, saat diwawancarai Sinpo TV seusai menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian lembaga negara dalam menjalankan mandat konstitusi. Presiden juga menekankan pentingnya keterpaduan dan sinergi antarlembaga negara untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemajuan Indonesia.
Presiden menyebut MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan melalui penguatan literasi konstitusi serta menjaga nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, DPR RI bersama pemerintah juga dinilai produktif dalam menjalankan fungsi legislasi. Hingga Juli 2026, sebanyak 13 rancangan undang-undang telah diselesaikan dan diundangkan untuk mendukung tata kelola hukum nasional.
Salah satu regulasi yang disoroti adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Regulasi tersebut dinilai menjadi bentuk pengakuan negara terhadap martabat setiap pekerjaan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga.
Di sisi lain, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DPD RI. Lembaga tersebut tercatat telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
DPD RI juga terus mengawal pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Salah satunya melalui perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR RI dan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ning Lia menegaskan bahwa posisi DPD RI memiliki arti penting karena para senator merupakan representasi resmi daerah di tingkat nasional.
“DPD RI harus mampu membawa gagasan, potensi, sekaligus persoalan daerah ke tingkat nasional. Aspirasi daerah jangan berhenti di daerah, tetapi harus diperjuangkan menjadi bagian dari kebijakan nasional,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, senator memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional. Karena itu, setiap aspirasi yang dibawa ke pusat harus disampaikan secara objektif, konstruktif, dan menawarkan solusi.
Ning Lia juga menilai DPD RI dapat berperan sebagai katalisator pembangunan dengan mengangkat berbagai potensi dan prestasi daerah agar memperoleh perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Selain mendorong potensi daerah, DPD RI juga memiliki fungsi penting dalam memberikan koreksi terhadap kebijakan pusat yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Dorongan maupun kritik kepada pemerintah harus tetap terukur dan konstruktif. Kritik bukan untuk memecah belah, tetapi menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah semakin baik dan semakin berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Ekonomi Rakyat Jadi Fondasi Ketahanan Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Senator Jawa Timur itu juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional.
Menurut Ning Lia, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada pada sektor industri besar dan korporasi, tetapi juga bertumpu pada masyarakat di tingkat akar rumput, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengrajin hingga pelaku usaha dan pengusaha muda di desa.
Ia mengingatkan kembali pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis moneter 1998. Saat sejumlah korporasi dan institusi keuangan mengalami tekanan hebat, sektor ekonomi rakyat dan pedesaan justru menjadi salah satu penopang penting perekonomian nasional.
Karena itu, penguatan ekonomi rakyat dinilai harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan Indonesia ke depan.
Ning Lia menegaskan, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan.
“Kalau daerah maju, ekonomi rakyat kuat, maka Indonesia akan semakin kokoh. Kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat,” pungkasnya.(red)
Editor : Redaksi zonaperistiwa
