Heru MAKI Jatim Pertanyakan Transparansi MJS 2026, Dana APBD dan Sponsor Disorot

Reporter : zonaperistiwa

Zonaperistiwa SURABAYA – Gelaran akbar Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya (MJS) bukan sekadar agenda olahraga tahunan yang melibatkan ribuan peserta. Di balik kemeriahan tradisi tersebut, muncul sejumlah persoalan yang kini menjadi perhatian publik, mulai dari proses pengadaan jasa event organizer (EO), besaran anggaran, pengelolaan dana sponsor, hingga isu evaluasi kepemimpinan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur.

Maki jatim Soroti Penyelenggaraan MJS tahun ini menjadi perhatian tersendiri karena kegiatan tersebut menggunakan anggaran publik. Karena itu, aspek transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaannya dinilai harus menjadi perhatian utama.ucap Heru.

Baca juga: KASIHUMAS POLRES PASURUAN RESMI JABAT KAPOLSEK WONOREJO, GANTIKAN IPTU MAHFU HEAVENY

Heru ketua maki Jawa Timur menyatakan Sorotan tidak hanya tertuju pada keberhasilan teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada bagaimana setiap anggaran direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi mengenai proses pengadaan, tender awal kegiatan MJS sempat mengalami kendala karena minimnya peserta. PT Image Promosindo tercatat sebagai satu-satunya perusahaan yang mengajukan penawaran sehingga proses tersebut tidak dapat dilanjutkan sesuai ketentuan pengadaan pada tahapan tersebut.ucap heru

Dalam proses lelang berikutnya, perusahaan yang sama kembali mengajukan penawaran senilai Rp1,715 miliar dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2 miliar.

Nilai penawaran tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati, khususnya berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran dan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaan.

Dengan memperhitungkan pajak dan kewajiban lainnya, pihak EO disebut menyampaikan bahwa anggaran bersih yang dapat dikelola berada di kisaran Rp1,5 miliar.

Adapun komponen pembiayaan meliputi kebutuhan panggung, tata cahaya untuk acara puncak di Surabaya, pengamanan, fasilitas peserta, hingga perlindungan asuransi.

Maki jatim melihat Dari sisi pengamanan, disebutkan terdapat keterlibatan sekitar 3.600 personel gabungan dari jajaran kepolisian di Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, serta Polda Jawa Timur.

Sementara itu, jumlah peserta diperkirakan mencapai 8.000 hingga 10.000 orang. Panitia juga menyediakan fasilitas berupa air minum, pisang, serta perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan.

Besarnya kebutuhan operasional tersebut tentu membutuhkan perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Publik tidak cukup hanya mendapatkan informasi mengenai daftar komponen pembiayaan. Lebih dari itu, diperlukan keterbukaan mengenai dasar perhitungan biaya, realisasi pembayaran, bukti pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan barang maupun jasa yang benar-benar diterima.

Sebab, keberhasilan kegiatan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari kemeriahan acara dan jumlah peserta, tetapi juga dari kualitas pengelolaan uang negara.

Heru menyoroti Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan dana sponsor dari pihak ketiga dalam penyelenggaraan MJS.

Di tengah informasi bahwa kebutuhan utama kegiatan telah dibiayai melalui APBD, muncul pertanyaan mengenai mekanisme penerimaan, pencatatan, pengelolaan, serta pemanfaatan dukungan sponsor tersebut.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa dana sponsor dikelola langsung oleh pihak Dispora Jatim dan tidak diserahkan kepada EO sebagai pelaksana kegiatan.

Apabila informasi tersebut benar, mekanisme pengelolaan dana sponsor perlu dijelaskan secara terbuka untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Sejumlah hal yang perlu mendapatkan kejelasan di antaranya adalah berapa nilai sponsor yang diterima, apakah dukungan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang, jasa, atau fasilitas, serta bagaimana mekanisme pencatatan dan pertanggungjawabannya.

Selain itu, perlu dipastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara anggaran APBD dengan dukungan sponsor pihak ketiga.

Setiap penerimaan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah sesuai bentuk dukungan yang diterima.

Transparansi dalam persoalan ini bukan berarti menghambat kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta. Sebaliknya, keterbukaan justru diperlukan untuk memastikan seluruh bentuk kerja sama berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan fakta oleh lembaga pengawas yang berwenang. Jika terdapat unsur pelanggaran hukum, penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Baca juga: Srikandi Berani Lari; Lari Pagi di Tengah Kota Surabaya Bersama Para Perempuan yang Menolak “Loyo”

Isu Evaluasi Kepala Dispora Jatim Mulai Mengemuka

Di luar persoalan teknis dan pengelolaan anggaran, dinamika penyelenggaraan MJS juga diwarnai isu mengenai kepemimpinan di lingkungan Dispora Jawa Timur.

Berkembang informasi mengenai adanya desakan evaluasi terhadap kepemimpinan dinas tersebut. Bahkan, muncul kabar internal yang mengindikasikan kemungkinan perubahan pada posisi strategis di lingkungan Dispora Jatim.

Meski demikian, hingga terdapat pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, informasi mengenai kemungkinan pergantian pejabat tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Dalam tata kelola pemerintahan, evaluasi terhadap pejabat publik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan peningkatan kinerja organisasi.

Setiap pejabat memiliki tanggung jawab memastikan program berjalan efektif, anggaran dikelola sesuai ketentuan, serta kebijakan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Karena itu, apabila terdapat persoalan dalam penyelenggaraan MJS, evaluasi seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen administrasi, hasil pengawasan, fakta lapangan, serta kinerja kelembagaan.

Pihak yang menyampaikan kritik juga dikabarkan berencana melakukan validasi langsung kepada pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperoleh kejelasan mengenai perkembangan persoalan tersebut.

Sementara itu, rencana penyampaian aspirasi atau demonstrasi di kantor Dispora Jatim disebut masih menunggu respons dan kejelasan dari pihak pemerintah.

Penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat yang dijamin secara konstitusional, sepanjang dilaksanakan dengan tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Transparansi Harus Menjadi Bagian dari Keberhasilan MJS

Baca juga: Wadah Ekspresi Seni Semua Usia, Dafam Pacific Caesar Surabaya Hadirkan "Fun Painting"

Di tengah berbagai sorotan tersebut, dukungan pihak swasta dalam penyediaan peralatan panggung, sistem pencahayaan, hingga tim orkes tetap menjadi bagian dari upaya menyukseskan penyelenggaraan MJS.

Kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta tentu patut diapresiasi sepanjang memiliki dasar administrasi yang jelas, dilaksanakan secara transparan, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Namun, apresiasi terhadap kerja panitia tidak boleh menutup ruang evaluasi.

Semakin besar kegiatan yang melibatkan anggaran publik dan dukungan pihak ketiga, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi penyelenggara.

Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya memiliki nilai historis, sosial, dan kebersamaan yang penting bagi masyarakat Jawa Timur. Tradisi tersebut seharusnya menjadi simbol semangat, persatuan, dan sportivitas, bukan justru menyisakan persoalan administrasi yang berlarut-larut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MJS tidak cukup hanya dilihat dari meriahnya acara, megahnya panggung, atau banyaknya peserta yang mencapai garis finis.

Ada aspek yang jauh lebih mendasar, yakni keterbukaan pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, kejelasan pertanggungjawaban dana sponsor, serta integritas pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

Publik tidak sedang mempertanyakan kemeriahan sebuah tradisi. Publik menuntut agar setiap kegiatan yang menggunakan uang negara diselenggarakan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, kemeriahan sebuah acara mungkin hanya dikenang dalam sehari. Namun, integritas dalam pengelolaan uang rakyat akan menjadi ukuran kualitas pemerintahan dalam jangka panjang.

Sampai berita ini tayang pihak Dispora Jatim belum ada keterangannya.(Red)

Editor : Redaksi zonaperistiwa

Nasional
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru