Pringsewu| zonaperistiwa.com |
Hampir rata rata kepala pekon di Pringsewu mengklaim uang untuk pembayaran media habis, padahal baru membayar beberapa media saja, sangat mencurigakan Ini bisa jadi indikasi adanya penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan anggaran.
Kasus ini semakin tidak masuk akal. Dengan anggaran yang minim untuk media online Rp 100.000 pertahun dan media cetak Rp 200.000 sampai Rp 350.000 pertahun tapi banyak media yang tidak dibayar dengan alasan efisiensi dan uang habis, sangat mencurigakan adanya penyelewengan anggaran media oleh kepala pekon.
Baca juga: Diduga Rangkap Jabatan, Anggota BHP Pekon Srikaton Jadi Sorotan
Kasus pembagian anggaran pembayaran media di hari libur dan bukan jam kerja sangat janggal Ini bisa jadi indikasi adanya ketidaktransparanan atau bahkan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran uang pembayaran media di Pringsewu Lampung.
Baca juga: Diduga Rangkap Jabatan, Anggota BHP Pekon Srikaton Jadi Sorotan
Rasa kecewa dan ketidakpuasan dari puluhan awak media terhadap pembagian uang media yang tidak transparan oleh Kepala Pekon sangat tidak wajar, Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari konflik antara kepala pekon dan awak media yang berada di kabupaten Pringsewu Lampung.
Baca juga: Kejari Pringsewu kembali menerima titipan Pengembalian Uang Dari Kasus Korupsi Dana Hibah LPTQ
Buat APH yang berwenang investigasi lebih lanjut mungkin sangat di perlukan untuk mengungkap dugaan penyelewengan dana anggaran pembayaran media.
Editor : Kaperwil Lampung